PALI, SUMSELJARRAKPOS – Pemerintah Kabupaten PALI melalui Inspektorat menggelar rapat evaluasi terkait Monitoring dan Evaluasi (MCP) KPK pada Kamis, 17 April 2025, di Ruang Rapat Bupati.
Rapat yang dipimpin oleh Sekda PALI, Kartika Yanti, SH MH, ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Kartika Yanti menyampaikan bahwa predikat MCP KPK Kabupaten PALI menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya. “Pada tahun 2023, kita berada di peringkat 13, dan di tahun 2024, kita berhasil melesat ke peringkat 9 dengan skor 83, yang terbilang cukup tinggi. Tahun ini, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan peringkat ini,” ungkapnya saat berbincang dengan awak media.
Kartika menambahkan, pencapaian tersebut tidak dapat diraih tanpa kolaborasi erat antara semua pihak terkait. “Peningkatan MCP ini bukanlah kerja satu orang. Kami membutuhkan dukungan penuh dari semua OPD yang ada, di bawah koordinasi Inspektorat Kabupaten PALI. Untuk itu, kami akan terus memperkuat sinergi guna mencapai tujuan bersama,” jelasnya.
Sebagai bagian dari evaluasi, Sekda PALI juga menyoroti capaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kabupaten PALI, yang saat ini telah memperoleh skor 71,96, melebihi target nasional. “Ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam pelayanan publik. Namun, kami tetap akan terus meningkatkan SPI di seluruh OPD, agar dapat mendukung MCP KPK yang lebih optimal,” tambahnya.
Kartika menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menjelang video conference (vidcon) bersama KPK RI untuk penilaian MCP KPK. Ia berharap, dengan semangat yang terus ditingkatkan, Kabupaten PALI bisa meraih peringkat yang lebih tinggi lagi pada penilaian MCP KPK tahun ini. “Kami sangat optimis, peringkat Kabupaten PALI akan terus naik dan memberikan dampak positif bagi pelayanan publik yang semakin baik,” tutup Kartika Yanti.
Dengan adanya kolaborasi yang semakin solid antar OPD, diharapkan Kabupaten PALI dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (*)
