OKI, SUMSELJARRAKPOS – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembagunan (MPP), menggelar aksi damai di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kamis, (30/03/2023).
Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aliaman didampingi Koordinator Aksi (Korak) Ondi Nuruzzman menyampaikan 5 tuntutan, mereka meminta DPRD Kabupaten OKI untuk bersikap tegas dalam aspirasi yang mereka sampaikan kepada Pemkab OKI.
Dalam tuntutannya Masyarakat Peduli Pembagunan menyampaikan.
1. Keterlambatan pembayaran hasil pelaksanaan kegiatan pembagunan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa kontruksi atau kontraktor di tahun 2022, yang hingga pertengahan Maret 2023 belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten OKI melalui BPKAD OKI.
2. Permasalahan mengenai kejelasan terhadap kasus oknum Kepala Desa Simpang Tiga Makmur, Kecamatan Tulung Selapan, dimana oknum kades berinisial (SB) yang diduga “Menggunakan Surat Palsu” telah menjalani masa persidangan dan telah inkrah atas putusan pengadilan hingga ditahap kasasi, namun hingga saat ini diduga oknum kades (SB) belum atau tidak diberikan tindak tegas atau tidak diberhentikan seutuhnya.
3. Permasalahan wacana pembelian mobil dinas baru ditengah minimnya anggaran Kabupaten OKI tahun 2023.
4. Permasalahan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) ASN yang belum cair.
5. Permalasahan oknum pejabat yang diduga memakai Dana Baznas OKI.
Menyikapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten OKI Abdiyanto melalui Ketua Komisi IV Rahmat Hidayat didampingi Sandra Antika, mereka menyambut baik aksi damai MPP dan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Ada beberapa rekomendasi yang akan kita sampaikan terkait perihal ini yang jelas kami menerima bocoran untuk point pertama saya rasa sama, selanjutnya mendesak untuk membayar hasil kegiatan pembagunan, dihasil rapat banggar kemarin akan dilakukan perubahan anggaran yang kemudian nanti hasil tembusnya untuk membayar hutang pada tahun 2022 kemarin,” kata Rahmat.
Rahmat juga menyampaikan, pada aspirasi point tuntutan terkait hutang Pemkab OKI kepada para kontraktor di tahun 2022 akan segera diselesaikan.
“Jadi kita sudah sepakat dengan pihak Eksekutif untuk tahun 2022 perihal masalah hutang hutang pada Kontraktor kita selesaikan,” ujarnya.
Rahmat menjelaskan, Terkait tuntutan point ketiga oknum kades SB dan pengadaan mobil dinas baru di masa ekonomi sulit saat ini pihaknya telah menyikapi permasalahan tersebut.
“Masalah oknum kades SB, kami tidak bisa untuk mengambil alih sebagai tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Perihal masalah kendaraan mobil dinas kami sudah menyikapinya, terkait TPP yang tak kunjung cair kita sama sama mendesak,” jelasnya.
Rahmat menambahkan, pada point Ke-5 masalah dua oknum pejabat yang memakai dana baznas pihaknya akan memberikan teguran lagi, agar tidak terulang kembali hal serupa dan masalah defisit pihaknya saat ini sedang memperjuangkan untuk zero defisit.
Nah masalah dua oknum pejabat yang memakai uang Baznas bukan rahasia umum lagi dan sudah viral di beberapa media, walaupun oknum tersebut sudah mengembalikan uang pinjamannya tetapi kami akan memberikan teguran lagi.
“Masalah defisit, defisit inilah yang saat ini kita perjuangkan. Teman teman sekalian pasti merasakan dalam beberapa tahun terkahir keuangan kita ini, kita akan menargetkan pada APBD 2024 mendatang zero defisit benar benar akan terjadi. Pada tahun ini zero defisit sudah kita mainkan tapi minus untuk membayar hutang. Akan tetapi hutang pada tahun 2022 yang belum tercover rencananya pada bulan Juli ini akan ada pergeseran anggaran,” tandasnya.
