BeritaDaerahKejaksaanLubuk Linggau

Kejari Lubuklinggau Bongkar Dua Kasus Korupsi, Negara Rugi Rp1,59 Miliar

14
×

Kejari Lubuklinggau Bongkar Dua Kasus Korupsi, Negara Rugi Rp1,59 Miliar

Sebarkan artikel ini

 

LUBUKLINGGAU SUMSELJARRAKPOS.com-

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau menunjukkan taringnya. Dalam sehari, empat orang tersangka dari dua perkara korupsi berbeda resmi dijebloskan ke Lapas Kelas IIA Lubuklinggau pada Selasa, 17 November 2026 sore.

Penahanan tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Lubuklinggau, Armein Ramdhani didampingi Kasi Pidsus, Willy Pramudya Ronaldo.

Dijelaskan, tiga tersangka pertama terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023-2024.

Mereka ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 November 2026, selama 20 hari ke depan hingga 6 Desember 2026.

Ketiga tersangka yakni DNF (selaku Kabid Pengelolaan Persampahan dan RTH Januari 2023 sampai dengan Juli 2024), HP (selaku Kabid Pengelolaan Persampahan dan RTH Juli 2024 sampaj demgan Desember 2024) dan CAN (selaku Manager SPBU di Lubuklinggau).

“Kasus ini bermula saat DLH Lubuklinggau melalui Bidang Persampahan dan RTH mengelola anggaran BBM, Pelumas dan Pemeliharaan Kendaraan Persampahan dengan total anggaran Rp 7.590.202.150,” kata Armein.

Hasil penyidikan menemukan modus janggal yakni adanya BBM untuk alat berat yang rusak dan tidak beroperasi, kupon berlebih dan tanda tangan palsu. Kemudian kupon dialihkan ke pihak lain, serta adanya uang cashback dari biaya pemeliharaan.

Akibat perbuatan tersebut, berdasarkan audit Kejati Sumsel tanggal 9 Oktober 2026, negara dirugikan Rp 1.502.125.868.

Selain itu, Kejari Lubuklinggau juga menahan IT selaku Penanggung jawab Seksi Penyimpanan dan Pengelolaan Darah Unit Donor Darah PMI Kota Lubuklinggau.

“IT diduga melakukan korupsi dalam pengelolaan Biaya Pengganti Pengelolaan Darah (BPPD) pada UDD PMI Kota Lubuklinggau Tahun 2023 dan 2024,” ungkap Armein.

Dalam pelaksanaannya, UDD PMI melayani BPPD melalui fasyankes dan pelayanan mandiri oleh masyarakat. Namun diduga terdapat ketidaksesuaian antara pencatatan rumah sakit dan UDD PMI terhadap BPPD yang dilakukan secara mandiri oleh pasien umum.

Kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 94.680.000 sesuai audit BPKP Sumsel.

“Perbuatan tersangka ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang telah berlangsung lama dan merugikan masyarakat umum yang membutuhkan darah. Tujuan penindakan ini untuk perbaikan tata kelola di PMI Kota Lubuklinggau dan efek jera,” pungkasnya. (Snd)