PRABUMULIH, SUMSELJARRAKPOS — Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan komitmennya terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan digelarnya entry meeting oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama jajaran Pemerintah Kota Prabumulih, Kamis (10/3), bertempat di Ruang Kerja Wali Kota.
Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, secara langsung menerima kunjungan tersebut, didampingi oleh Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., dan Sekretaris Daerah H. Elman, S.T., M.M. Kegiatan ini merupakan bagian awal dari proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang disusun oleh Pemerintah Kota Prabumulih.
Entry meeting ini menjadi momentum penting dalam menjalin sinergi antara BPK dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, guna memastikan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah perwakilan dari perangkat daerah utama, di antaranya Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dalam sambutannya, Wali Kota H. Arlan menyampaikan harapannya agar proses pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat berjalan lancar dan konstruktif. Ia juga menegaskan komitmen Pemkot Prabumulih untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
“Melalui entry meeting ini, kami berharap terbangun komunikasi yang baik dan transparan antara Pemkot Prabumulih dan BPK. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, serta akuntabel,” ujar H. Arlan.
Sementara itu, perwakilan dari BPK menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan kerja sama yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD ini bukan semata untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan agar lebih baik ke depannya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi proses pemeriksaan dan mampu mendorong terciptanya sistem keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip good governance.
