BANYUASIN,SUMSEL JARRAKPOS.COM. – Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P., secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa se-Kabupaten Banyuasin yang digelar di Graha Sedulang Setudung, Senin (13/10). Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Workshop tersebut dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR RI H. Fauzi Amro, S.Pt., M.Si, serta sejumlah pejabat penting dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam sambutannya, Wabup Netta menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, workshop ini menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman dalam tata kelola dana desa agar lebih tertib dan disiplin anggaran.
“Kami mengingatkan agar seluruh pemerintah desa memahami secara menyeluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Semua ini demi percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Netta.
Ia juga berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan sinergi antara pemangku kebijakan, stakeholder, dan pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang.
Netta optimistis, dengan pengelolaan dana desa yang baik, 288 desa di Banyuasin dapat berkembang menjadi desa yang unggul, mandiri, dan sejahtera. Ia menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi basis utama pembangunan desa—di mana masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama pembangunan.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis nasional, antara lain:
H. Fauzi Amro, S.Pt., M.Si., Anggota Komisi XI DPR RI
Basuki Sriono, S.E., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Rahmadi Murwanto, Ak., MAcc., MBA, Ph.D., Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel
Hasoloan Manalu, S.E., M.M., Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP
Diskusi ini dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., yang menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang profesional dan berintegritas.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap setiap aparatur desa mampu mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Banyuasin yang maju, mandiri, dan sejahtera.
BANYUASIN,SUMSEL JARRAKPOS.COM. – Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P., secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa se-Kabupaten Banyuasin yang digelar di Graha Sedulang Setudung, Senin (13/10). Kegiatan ini mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Workshop tersebut dihadiri oleh anggota Komisi XI DPR RI H. Fauzi Amro, S.Pt., M.Si, serta sejumlah pejabat penting dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam sambutannya, Wabup Netta menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, efektif, dan akuntabel. Menurutnya, workshop ini menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman dalam tata kelola dana desa agar lebih tertib dan disiplin anggaran.
“Kami mengingatkan agar seluruh pemerintah desa memahami secara menyeluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Semua ini demi percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Netta.
Ia juga berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan sinergi antara pemangku kebijakan, stakeholder, dan pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang.
Netta optimistis, dengan pengelolaan dana desa yang baik, 288 desa di Banyuasin dapat berkembang menjadi desa yang unggul, mandiri, dan sejahtera. Ia menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi basis utama pembangunan desa—di mana masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama pembangunan.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga strategis nasional, antara lain:
H. Fauzi Amro, S.Pt., M.Si., Anggota Komisi XI DPR RI
Basuki Sriono, S.E., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Rahmadi Murwanto, Ak., MAcc., MBA, Ph.D., Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumsel
Hasoloan Manalu, S.E., M.M., Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah BPKP
Diskusi ini dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., yang menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang profesional dan berintegritas.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap setiap aparatur desa mampu mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi Banyuasin yang maju, mandiri, dan sejahtera.(WT)
