PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Gelombang unjuk rasa besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya, dinilai menjadi peringatan penting bagi para kepala daerah di Sumatera Selatan. Pesan utamanya: setiap kebijakan harus lahir dari aspirasi rakyat, bukan semata keputusan sepihak.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menegaskan bahwa peristiwa di Pati menjadi pelajaran berharga.
“Ketika masyarakat sudah bersatu meneriakkan ketidakadilan, mereka punya keberanian untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah. Bahkan, jika perlu, mendorong mundurnya pemimpin yang dianggap gagal atau arogan,” ujar Firdaus, Rabu (13/8/2025).
Menurutnya, kepala daerah di Sumsel harus menjadikan kejadian di Pati sebagai alarm dini. Aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan, apalagi dihadapi dengan sikap menantang. Respons yang arogan, kata Firdaus, hanya akan memperuncing konflik dan memperlebar jarak antara pemerintah dengan rakyatnya.
“Empati dan keterbukaan sangat penting. Dengarkan keluhan warga melalui dialog yang demokratis. Kebijakan yang baik lahir dari proses partisipatif, bukan dari ketergesaan atau ego semata,” tegasnya.
Firdaus juga mengingatkan bahwa saat rakyat bersuara lantang dan solid memprotes suatu kebijakan, seorang kepala daerah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh. Kajian terhadap kebijakan, sambil menyerap masukan dari berbagai elemen, menjadi kunci meredam ketegangan.
“Kejadian di Pati membuktikan bahwa tanpa dialog, perlawanan bisa muncul dari mana saja. Sumsel memiliki budaya persaudaraan dan tepo seliro yang kuat. Jangan sampai nilai itu rusak hanya karena sikap tertutup pemerintah daerah,” ujarnya.
Firdaus berharap kepala daerah di Sumsel menjadikan peringatan ini sebagai momentum memperkuat komunikasi publik. Ia menilai hubungan yang sehat antara pemerintah dan rakyat akan membuat kebijakan lebih tepat sasaran, serta menghindarkan daerah dari gejolak sosial seperti yang terjadi di Pati. (*)
