PALEMBANG SUMSEL JARRAKPOS, – Penolakan terhadap organisasi Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) semakin meluas. Di Palembang, Selasa (19/8), sejumlah ulama, habaib, perwakilan majelis taklim, dan politisi secara terbuka menyatakan sikap menolak keberadaan organisasi tersebut.
Deklarasi penolakan ini bukan tanpa alasan. Mereka menilai PWI-LS telah mencederai nilai-nilai persatuan umat, terutama setelah aksi penyerangan terhadap sebuah pengajian akbar di Pemalang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Insiden itu menimbulkan korban luka dan dinilai dilakukan secara terencana.
Dalam jumpa pers itu, para tokoh agama membacakan sepuluh butir pernyataan sikap yang menegaskan posisi mereka terhadap PWI-LS. Di antaranya:
- Mengutuk keras aksi penyerangan terhadap pengajian akbar yang menimbulkan korban.
- Menilai penyerangan dilakukan terstruktur dan sistematis, terlihat dari ajakan pengerahan massa melalui media sosial.
- Menyebut perlawanan warga saat itu murni bentuk pembelaan diri.
- Mengingatkan imbauan Habib Rizieq Syihab agar umat tetap tenang dan tidak terprovokasi.
- Menuding PWI-LS melakukan provokasi rasis dan diskriminatif yang mengancam persatuan bangsa.
- Mendesak aparat segera menangkap aktor lapangan maupun intelektual di balik serangan.
- Meminta Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Sumsel, dan Forkopimda segera mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan pembubaran PWI-LS.
- Menyerukan umat Islam menolak PWI-LS yang dianggap mengulang pola gerakan PKI di masa lalu.
- Mengajak ulama, kyai, dan habaib memperkuat ukhuwah untuk menjaga umat dari propaganda musuh Islam.
- Mengimbau seluruh ormas Islam dan pesantren waspada terhadap potensi ancaman Neo-PKI.
Habib Gasim Al Kaff, salah satu tokoh yang hadir, menegaskan ulama tak boleh diam menghadapi ancaman semacam ini.
“Kalau ada yang mengaku ormas keagamaan tapi tidak paham agama, bahkan tidak tahu siapa Walisongo, lalu menuduh ulama salah, jelas mereka yang keliru. Ini upaya merusak NKRI,” ujarnya.
Sikap keras juga datang dari kalangan politisi. Anggota DPRD Kota Palembang, Mgs. Syaiful Padli, menyebut kelompok pemecah bangsa tidak layak ada di Indonesia.
“Kalau ada kelompok tertentu yang mencoba memecah belah umat, masyarakat akan melawan. Jangan sampai ini memicu konflik internal bangsa,” kata Syaiful.
Ia menambahkan, kehadiran para ulama dan habaib dalam konferensi pers tersebut menunjukkan adanya keinginan bersama menjaga Sumatera Selatan tetap kondusif.
“Peran ulama tidak boleh diabaikan. Peristiwa di Pemalang jadi pelajaran agar hal serupa tidak terjadi di Palembang. Kesbangpol juga perlu memeriksa legalitas ormas ini. Kalau tidak memenuhi syarat, maka keberadaannya jelas berpotensi memecah belah,” pungkasnya. (WNA)
