MUBA, SUMSEL JARRAKPOS, – Rencana keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Petro Muba (Perseroda) dalam pengelolaan kawasan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli seluas 159 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, menuai kritik.
Aktivis Sumatera Selatan, Ade Indra Chaniago, mempertanyakan kesiapan PT Petro Muba mengelola kawasan tersebut. Pasalnya, perusahaan daerah itu dinilai masih memiliki sejumlah persoalan internal, mulai dari pengamanan aset, tata kelola manajemen, hingga kondisi keuangan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Ade, Pemerintah Kabupaten Muba sebagai pemegang saham pengendali PT Petro Muba seharusnya melakukan pembenahan menyeluruh sebelum memberikan tanggung jawab pengelolaan aset strategis berskala besar kepada perusahaan tersebut.
“Bagaimana publik bisa yakin PT Petro Muba mampu mengelola lahan besar seperti Hindoli dengan profesional, sementara mengurusi persoalan internal dan aset yang ada sekarang saja masih menyisakan banyak catatan serius di LHP BPK,” ujar Ade kepada Katonyo.com, Rabu (18/11/2026).
Ade menjelaskan, keraguan tersebut merujuk pada dokumen LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 Nomor 57.B/T/LHP/DJPKN-V.PLG/PPD.01/05/2026 tertanggal 30 Mei 2026.
Dalam dokumen pemeriksaan itu, BPK mencatat persoalan pengamanan aset tanah milik Pemkab Muba seluas kurang lebih 32.840 meter persegi di Kelurahan Kayuara.
Lahan yang telah diserahkan sebagai penyertaan modal (inbreng) kepada PT Petro Muba sejak 2013 tersebut diketahui belum dilengkapi sertifikat maupun patok batas sebagai bentuk pengamanan aset.
Persoalan itu bahkan berkembang menjadi masalah hukum setelah sebagian lahan diterbitkan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama masyarakat dan kemudian diperjualbelikan secara kavelingan.
Kasus tersebut kini tengah dalam tahap penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin.
“Mengamankan lahan inbreng seluas tiga hektare lebih di Kayuara saja bisa kecolongan hingga terbit SPH warga dan berujung penyidikan kejaksaan. Logika publik tentu bertanya, seperti apa jaminan tata kelolanya jika kelak harus mengurusi lahan perkebunan Hindoli yang jauh lebih luas dan rawan konflik,” tegasnya.
Soroti Rangkap Jabatan Pimpinan
Tak hanya persoalan pengamanan aset, Ade juga menyoroti tata kelola dan integritas jajaran pimpinan PT Petro Muba.
Berdasarkan LHP BPK Tahun 2025, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Petro Muba berinisial JM dan Plt Komisaris berinisial KA tercatat merangkap jabatan sebagai Staf Khusus Bupati Muba selama April hingga Desember 2025.
Dalam catatan pemeriksaan tersebut, rangkap jabatan itu disebut tidak memiliki dasar hukum maupun bukti laporan kinerja.
Praktik tersebut juga dinilai terindikasi bertentangan dengan ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020.
Kondisi Keuangan Ikut Dipertanyakan
Dari sisi keuangan, Ade turut mempertanyakan kondisi fundamental perusahaan daerah tersebut.
Meski laporan keuangan unaudited tahun buku 2025 mencatat laba bersih sebesar Rp8,45 miliar dengan setoran dividen Rp2,78 miliar, nilai penyertaan modal Pemkab Muba yang menguasai 99,70 persen saham justru tercatat menyusut Rp204,84 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan tersendatnya penyaluran minyak ke PT Pertamina sejak Januari 2026 yang disebut berdampak terhadap tertundanya pembayaran gaji pegawai.
Namun, informasi mengenai keterlambatan pembayaran gaji tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak manajemen PT Petro Muba.
“Pemkab Muba sebagai pemegang saham pengendali harus realistis dan melakukan pembenahan total terlebih dahulu. Selesaikan dulu rekomendasi BPK, tuntaskan persoalan internal serta kepastian hak pegawai, baru bicara ekspansi atau pengelolaan lahan strategis seperti Hindoli agar tidak melahirkan masalah baru di kemudian hari,” pungkas Ade.
Proyek Percontohan Penataan Sumur Rakyat
Sebelumnya, keterlibatan PT Petro Muba dalam pengelolaan kawasan eks-HGU PT Hindoli seluas 159 hektare di Kecamatan Keluang telah ditinjau langsung Bupati Muba H M Toha Tohet bersama Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Rony Samtana, Rabu (11/11/2026).
Kawasan tersebut mencakup 1.414 sumur minyak masyarakat yang diproyeksikan menjadi proyek percontohan (pilot project) penataan sumur minyak rakyat sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Dalam rencana pengembangannya, kawasan itu akan dilengkapi fasilitas penyimpanan minyak (storage), pos pemantauan, serta mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
Rencana tersebut diharapkan menjadi langkah penataan aktivitas sumur minyak masyarakat agar berjalan lebih terorganisasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, menurut Ade, besarnya potensi kawasan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan perusahaan pengelola, terutama menyangkut transparansi, profesionalitas manajemen, kepastian hukum aset, dan kemampuan finansial.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah berupaya meminta konfirmasi dan hak jawab kepada jajaran direksi PT Petro Muba melalui pesan singkat, namun belum memperoleh tanggapan.
Redaksi juga masih berupaya menghubungi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai kesiapan PT Petro Muba dalam mengelola kawasan eks-HGU PT Hindoli serta tindak lanjut atas sejumlah catatan dalam LHP BPK Tahun 2025. (*)












