JAKARTA SUMSEL JARRAKPOS, – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) yang digelar oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor berlangsung di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta, pada Rabu (20/11/2024).
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi penganggaran dan capaian target SPM Bidang Trantibumlinmas yang diamanahkan kepada pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Satpol PP.
“Kegiatan ini membahas penyusunan laporan penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas yang akan secara berkala dilaporkan ke pemerintah pusat,” ujar Aprizal.
Aprizal menegaskan pentingnya evaluasi ini untuk memastikan pelayanan dasar, khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, berjalan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Palembang.
Evaluasi Per Triwulan Jadi Fokus Utama
Sekda menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi momen penting bagi daerah untuk mengevaluasi penganggaran target capaian SPM per triwulan. Fokus utamanya adalah memastikan pelayanan dasar di bidang Trantibumlinmas mencapai standar yang telah ditetapkan.
“Hari ini dibahas khusus pelayanan dasar di urusan Trantibumlinmas, melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Satpol PP. Setiap triwulan akan dievaluasi, apakah anggaran yang dialokasikan sudah memenuhi target SPM atau belum,” jelas Aprizal.
Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah
Rakor ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan layanan publik. Aprizal menekankan bahwa Pemkot Palembang akan terus mengikuti arahan dari Kemendagri untuk meningkatkan kualitas layanan Trantibumlinmas di wilayahnya.
“Kami berharap koordinasi yang lebih erat ini dapat mendukung peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Palembang,” tutupnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Palembang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Rakor ini menjadi pijakan penting dalam meningkatkan tata kelola layanan publik di seluruh Indonesia. (WNA)
