BANYUASIN,SUMSEL JARRAKPOS.COM, – Penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid, S.STP.,M.SI didampingi Sekretaris Daerah Ir. Erwin Ibrahim ST.,MM.,MBA ASEAN Eng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin Muhammad Farid, bertempat di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (20/8).
Rapat dilaksanakan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuasin sekaligus merupakan wadah untuk dapat memperkuat komitmen antar OPD dan lembaga untuk mediskusikan permasalahan yang ada dalam penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan makro adalah kemiskinan yang diukur dari sisi pengeluaran dan kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Pj. Bupati Banyuasin, Muhammad Farid menyampaikan bahwa kemiskinan sebagai keadaan seseorang dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan tidak bisa pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Indikator kemiskinan ekstream dari makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, akses informasi.
“Upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas program kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan lokus dan penerima manfaat. Mempercepat realisasi program kegiatan yang berdampak langsung pada hasil susenas (bantuan pangan, bantuan tunai, pasar murah dan lain-lain). Memanfaatkan P3KE dan DTKS untuk pensasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan maupun melakukan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bahwa terkait data kemiskinan dan apapun itu maka yang penting adalah validasi data, kemiskinan ekstream didefinisikan sebagai mereka yang hidup dibawah Rp. 11.571,21 perkapita perhari atau Rp. 351. 957,40 perkapita perbulan. Kemiskinan ekstrem Kabupaten Banyuasin terus turun dari tahun 2022 10,00%, tahun 2023 9,58% sekarang tahun 2024 menjadi 9,31% atau 84.360 jiwa.
“Target Pemerintah tahun ini adalah 0%, diharapkan tahun-tahun kedepan bisa terus turun, maka dari itu bantuan untuk masyarakat segera disalurkan oleh OPD terkait dan untuk perbankan agar kirainya KUR bisa disalurkan sebelum tanggal 10 September karena pemuktahiran 11-15 September 2024,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin Basuki Rahmat, S.ST.,M.Stat mengucapkan apresiasi untuk seluruh stakeholder karena telah konsisten menurunkan angka kemiskinan Tahun 2023 di Kabupaten Banyuasin menjadi 9,31%. Pada inpres nomor 4 tahun 2022 BPS ditugaskan untuk melakukan evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian dari survei sosial dan ekonomi nasional. Angka kemiskinan ekstrem dihitung oleh BPS untuk membantu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Setiap tahun BPS menghitung 2 kali yaitu Maret dan September. Dibulan Maret untuk Kabupaten/Kota dan Nasional. September untuk Provinsi dan Nasional. Harapan kita kedepan lambat laun bisa menyalip Kota Pagaralam angka kemiskinan terendah dan kita harus bekerjasama dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem ini,” jelasnya.
Turut hadir Asisten l, Asisten ll, Asisten lll, Para Kepala OPD, Kepala Baznas, Kepala BPS, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala Bank Sumsel Babel, Kepala Bank BNI, Kepala Bank MandiriPangkalan Balai – Penjabat Bupati Banyuasin Muhammad Farid, S.STP.,M.SI didampingi Sekretaris Daerah Ir. Erwin Ibrahim ST.,MM.,MBA ASEAN Eng menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin Muhammad Farid, bertempat di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Selasa (20/8).
Rapat dilaksanakan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuasin sekaligus merupakan wadah untuk dapat memperkuat komitmen antar OPD dan lembaga untuk mediskusikan permasalahan yang ada dalam penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan makro adalah kemiskinan yang diukur dari sisi pengeluaran dan kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Pj. Bupati Banyuasin, Muhammad Farid menyampaikan bahwa kemiskinan sebagai keadaan seseorang dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan tidak bisa pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Indikator kemiskinan ekstream dari makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, akses informasi.
“Upaya sinergitas Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas program kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperhatikan lokus dan penerima manfaat. Mempercepat realisasi program kegiatan yang berdampak langsung pada hasil susenas (bantuan pangan, bantuan tunai, pasar murah dan lain-lain). Memanfaatkan P3KE dan DTKS untuk pensasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan maupun melakukan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bahwa terkait data kemiskinan dan apapun itu maka yang penting adalah validasi data, kemiskinan ekstream didefinisikan sebagai mereka yang hidup dibawah Rp. 11.571,21 perkapita perhari atau Rp. 351. 957,40 perkapita perbulan. Kemiskinan ekstrem Kabupaten Banyuasin terus turun dari tahun 2022 10,00%, tahun 2023 9,58% sekarang tahun 2024 menjadi 9,31% atau 84.360 jiwa.
“Target Pemerintah tahun ini adalah 0%, diharapkan tahun-tahun kedepan bisa terus turun, maka dari itu bantuan untuk masyarakat segera disalurkan oleh OPD terkait dan untuk perbankan agar kirainya KUR bisa disalurkan sebelum tanggal 10 September karena pemuktahiran 11-15 September 2024,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin Basuki Rahmat, S.ST.,M.Stat mengucapkan apresiasi untuk seluruh stakeholder karena telah konsisten menurunkan angka kemiskinan Tahun 2023 di Kabupaten Banyuasin menjadi 9,31%. Pada inpres nomor 4 tahun 2022 BPS ditugaskan untuk melakukan evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan bagian dari survei sosial dan ekonomi nasional. Angka kemiskinan ekstrem dihitung oleh BPS untuk membantu percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Setiap tahun BPS menghitung 2 kali yaitu Maret dan September. Dibulan Maret untuk Kabupaten/Kota dan Nasional. September untuk Provinsi dan Nasional. Harapan kita kedepan lambat laun bisa menyalip Kota Pagaralam angka kemiskinan terendah dan kita harus bekerjasama dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem ini,” jelasnya.
Turut hadir Asisten l, Asisten ll, Asisten lll, Para Kepala OPD, Kepala Baznas, Kepala BPS, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala Bank Sumsel Babel, Kepala Bank BNI, Kepala Bank Mandiri.(WT)
