PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Rapat Kerja (Raker) KONI Sumatera Selatan (Sumsel) yang berlangsung pada 6-7 Desember 2024 di Hotel Emilia, Palembang, menyisakan sejumlah kontroversi. Kritik tajam dilontarkan oleh Ketua Umum Wushu Indonesia (WI) Sumsel, Muhammad Asrul Indrawan, terkait jalannya Raker yang dinilai tidak transparan dan minim kehadiran pimpinan tertinggi KONI Sumsel, Gunhar.
“Agenda Raker hanya fokus pada penetapan lokasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2025, tetapi laporan pertanggungjawaban (LPJ) KONI Sumsel selama setahun terakhir dan evaluasi PON 2024 Aceh-Sumut tidak dibahas sama sekali,” ujar Asrul kepada media, Senin (9/12/2024).
Kritik kian menguat karena Ketua Umum KONI Sumsel, Gunhar, tidak hadir dalam pembukaan Raker, yang notabene merupakan forum tertinggi setara Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov). Ketidakhadirannya memicu kekecewaan peserta rapat yang terdiri dari cabang olahraga (cabor) serta perwakilan KONI kabupaten/kota.
Dijelaskan Asrul, Voting Sepakati Tambahan Agenda LPJ
Pada hari pertama Raker, peserta mengusulkan penambahan agenda untuk membahas LPJ setahun terakhir. Melalui voting, 56 dari 75 peserta mendukung penambahan agenda ini. Namun, dengan syarat Gunhar harus hadir, minimal melalui video konferensi.
Namun, pada 7 Desember 2024, harapan peserta pupus. Meskipun agenda lokasi Porprov 2025 telah diputuskan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kota Palembang, Ketua Umum tetap tidak hadir. LPJ akhirnya dibacakan oleh Sekretaris Umum KONI Sumsel, tetapi tanpa kehadiran Gunhar, situasi memanas,” jelasnya.
Asrul menuturkan, Kekecewaan peserta memuncak ketika pimpinan sidang meninggalkan ruangan. Rapat pun diambil alih oleh peserta yang menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan KONI Sumsel periode 2023-2027.
“Kami menilai pengurus KONI Sumsel tidak lagi mampu menjalankan tugasnya. MUSORPROV Luar Biasa harus segera digelar demi menyelamatkan olahraga di Sumsel,” tegas Asrul.
Dalam pernyataannya, Asrul juga menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana PON 2024. Bantuan CSR BUMN untuk keberangkatan atlet dan ofisial disebut tidak jelas peruntukannya. Selain itu, janji pengurus untuk bekerja sukarela tanpa honor dinilai hanya isapan jempol, lantaran honor 12 bulan justru dibayarkan penuh melalui dana hibah Dispora senilai Rp10 miliar.
“Gunhar harus bertanggung jawab atas pernyataannya di hadapan publik. Kami mendukung penuh MUSORPROV Luar Biasa untuk mengganti kepengurusan KONI Sumsel demi kemajuan olahraga di daerah ini,” pungkas Asrul. (WNA)
