PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Ketua tim pemenangan H. Heri Amalindo, Firdaus Hasbullah geram dan mengutuk keras atas tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum Polisi Pamong Praja (Pol PP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) yang telah melakukan pencopotan puluhan Spanduk Bakal Calon Gubernur Sumsel Dr. Ir. H. Heri Amalindo, MM.
Puluhan spanduk bakal calon Gubernur Sumsel, H. Heri Amalindo terpasang di seputaran Jalan Angkatan 45 Palembang. Padahal, konten dalam spanduk tersebut tidak berisi ujaran kebencian, mengandung unsur SARA dan menyudutkan orang-orang tertentu maupun kelompok-kelompok tertentu.
“Konten dalam baleho itu, kami hanya menawarkan ide dan gagasan sekaligus menyosialisasikan figur dan ketokohan Heri Amalindo yang Insya Allah atas izin dari Allah SWT berniat maju dalam Pilgub Sumsel 2024,” Firdaus Hasbullah kepada awak media di Sekretariat Rumah Bersama Heri Amalindo di Jalan Talang Keranga Palembang, pada Selasa (09/05/23) malam.
Tapi mengapa, tanya pria yang akrab disapa dengan FH, spanduk yang baru terpasang satu hari sudah dilepas oleh oknum Pol PP tersebut. Sementara, alat peraga lain seperti spanduk dan baleho di kawasan Jalan Angkatan 45 berbulan-bulan lamanya terpasang tidak dilepas.
“Kami mempertanyakan kenapa saat spanduk Heri Analindo baru terpasang satu hari malamnya sudah dilepas dengan alasan penertiban. Sekarang mana aturannya? Kapan aturan tersebut dibuat? Kalau memang ada aturan maka siapapun yang memasang spanduk maupun baleho sudah ditertibkan jauh-jauh hari,” tegas pria yang aktif sebagai advokat ini.
FH yang juga Ketua Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumsel menilai, tindakan ‘refresif’, biadab, semena-mena dan terkesan barbar yang ditunjukan oleh oknum Pol PP Pemprov Sumsel itu, menunjukan kualitas pemerintahan saat ini yang menyalahgunakan kewenangan dari Pol PP itu sendiri.
Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sangat jelas bahwa tugas Pol PP itu merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
“Sampai sekarang apakah sudah aturan tentang pelarangan pemasangan spanduk, baleho dan sejenisnya itu? Jika sudah ada, mengapa orang lain bebas memasang di mana-mana memanfaatkan ruang-ruang publik, baik untuk kepentingan politik maupun dalam kapasitas sebagai pimpinan partai politik tidak ditertibkan?” tambah pria yang juga sebagai tokoh aktivis 98 Sumsel ini.
FH menyampaikan apabila ada penertiban spanduk seharusnya berikan himbauan terlebih dahulu. jangan asal lepas saja. “Mesti ada himbauan atau pemberitahuan secara resmi dan di umumkan terlebih dahulu. Jangan asal seenaknya saja main lepas. Itu sama saja namanya diskriminatif,”kesalnya.
“Harusnya momentum menyambut pesta demokrasi lima tahunan ini dijadikan ajang sosialisasi para kandidat bakal calon termaksud H. Heri Amalindo. Tujuannya adalah agar diketahui oleh masyarakat bukan mala sebaliknya melakakukan tindakan yang seperti itu. Hal tersebut sama saja anti demokrasi,”tegasnya.
FH juga mempertanyakan jawaban M. Yanuar, SH, M.Si melalui telepon saat ditanyakan alasan pencopotan baleho Heri Amalindo, jawabannya sangat tidak jelas dan hanya mengatakan menjalankan perintah atasanya saja.
“Seharusnya jika benar penertiban jawabannya tidak seperti itu. Ini menjadi pertanyaan kita sehingga ditenggarai pencopotan baleho Heri Amalindo ini sarat dengan kepentingan politik di mana ada pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu dan ‘kurang tidur” dengan kehadiran sosok Heri Amalindo,” tambahnya.
Menurut FH, pencopotan spanduk dan baleho Heri Amalindo ditenggarai karena ada ketakutan dari pihak-pihak tertentu, dengan gelombang dukungan akhir-akhir ini kepada Heri Amalindo yang semakin dicintai dan idolakan oleh masyarakat agar melakukan perubahan dalam tata Kelola pemerintahan di Sumsel.
“Disisi lain, kami sangat bersyukur karena setiap hari kelompok masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi dengan Heri Amalindo, sekaligus menitipkan Pundak harapan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di Sumsel,”pungkasnya (*)
