OKI, SUMSELJARRAKPOS – Menjelang hari pencoblosan, suasana politik di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) semakin memanas. Kontroversi terbaru muncul setelah sebuah video yang memperlihatkan pernyataan Calon Wakil Bupati (Cawabup) OKI, Supriyanto, dari pasangan nomor urut 02, viral di media sosial.
Dalam video tersebut, Supriyanto diduga menginstruksikan peserta sebuah acara untuk mencatat nama-nama anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang tidak sepaham dengan 02.
“Kalau ketemu orang PSHT yang tidak sepaham dengan 02, catat namanya. Kita selesaikan nanti,” ujar Supriyanto dalam video yang diunggah di media sosial, yang segera memicu kecaman dari berbagai pihak.
Pernyataan tersebut diduga diungkapkan dalam sebuah acara di Desa Gading Raja, Pedamaran Timur, pada Rabu (6/11/2024) lalu.
Reaksi keras langsung bermunculan, menilai tindakan Supriyanto sebagai bentuk intimidasi politik yang tidak pantas dilakukan oleh seorang calon pemimpin.
Salah satu reaksi keras datang dari Welly Tegalega, Ketua LSM Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat OKI, yang mengecam tindakan Supriyanto tersebut.
Menurut Welly, pernyataan itu menunjukkan sikap arogan dan otoriter yang tidak layak bagi seorang calon pemimpin.
“Sebagai mantan Ketua PSHT, Supriyanto seolah merasa berhak mengatur pilihan politik anggotanya. Ini adalah bentuk arogansi yang tak sepatutnya dimiliki seorang calon pemimpin,” tegasnya pada Selasa (13/11/24).
Lebih lanjut, Welly mengingatkan bahwa intimidasi semacam ini justru merongrong hak dasar setiap individu dalam menentukan pilihannya secara bebas dan mandiri.
“Jika belum menduduki jabatan saja sudah mengancam, bagaimana nanti jika benar-benar terpilih? Ini preseden buruk bagi demokrasi kita,” tambahnya.
Gelombang kritik juga datang dari netizen yang ramai-ramai mengecam pernyataan Supriyanto. Banyak yang menganggap sikap tersebut tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat dan pilihan politik.
“Di era sekarang, masyarakat sudah semakin cerdas. Ancaman seperti ini hanya akan mengurangi dukungan, bukan menambahnya,” tulis salah satu pengguna media sosial.
Masyarakat menilai, pemimpin yang berkarakter keras dan intimidatif tidak lagi relevan di masa kini. “Pemimpin harus melindungi, bukan menakut-nakuti rakyatnya,” ujar seorang netizen.
Beberapa warganet juga menyatakan bahwa organisasi non-politik, seperti PSHT, seharusnya dijaga independensinya dan tidak dijadikan alat politik.
“Organisasi seperti PSHT dibangun dengan semangat persaudaraan dan kerukunan. Ironis jika kemudian ada ancaman bagi mereka yang berbeda pilihan,” kata seorang netizen.
Salah seorang warganet mengungkapkan banyak pihak berharap agar sikap santun dan menghargai perbedaan ditunjukkan oleh para calon pemimpin.
“Santunlah dalam berucap, dan hargailah perbedaan. Merangkul, bukan memukul,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan redaksi telah mencoba meminta klarifikasi dari kuasa hukum pasangan calon nomor urut 2 atas kebenaran dugaan ini. Namun redaksi masih belum berhasil mendapatkan tanggapan.
