PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS– Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, SE., Ak., SH., mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk menaruh perhatian serius terhadap dua persoalan yang kian meresahkan warga: lonjakan volume sampah dan semrawutnya kabel udara di berbagai ruas jalan utama.
Menurut Andreas, dua masalah ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola lingkungan dan infrastruktur. Ia menilai, momentum pasca-Idulfitri yang selalu diwarnai peningkatan volume sampah seharusnya menjadi pelajaran penting untuk perbaikan sistemik.
“Dalam beberapa hari terakhir, produksi sampah meningkat hingga 50 persen. Namun, kapasitas armada pengangkutan tidak memadai untuk mengimbangi lonjakan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang dan sistem yang lebih siap,” ujar Andreas, Minggu (6/4).
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh, bukan sekadar penanganan sementara. “Yang dibutuhkan adalah reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Tidak cukup hanya menambah armada atau membersihkan titik-titik tertentu, tapi harus ada sistem yang berkelanjutan,” jelasnya.
Selain persoalan sampah, Andreas juga menyoroti keberadaan kabel udara milik provider yang dinilainya tidak tertata rapi dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Kabel-kabel yang menjuntai rendah di banyak ruas jalan bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga menjadi potensi ancaman fisik. Bahkan, ada kasus pengendara yang hampir mengalami kecelakaan karena tersangkut kabel,” ungkapnya.
Sebagai anggota DPRD, Andreas mendorong lahirnya regulasi yang lebih kuat dan tegas, termasuk dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), untuk mengatur tata kelola kabel udara dan ruang publik kota.
“Kami di DPRD siap mengambil langkah melalui fungsi legislasi dan pengawasan. Penting bagi kita semua untuk memastikan bahwa ruang kota dikelola secara profesional dan berpihak pada keselamatan serta kenyamanan warga,” tegasnya.
Andreas juga menilai bahwa akar persoalan ini adalah lemahnya koordinasi antarsektor dan kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan aturan. Ia berharap Pemerintah Kota Palembang dapat memperkuat sinergi lintas instansi demi menciptakan tata kota yang lebih tertib dan layak huni.
“Penataan kota bukan sekadar mempercantik tampilan, tapi juga menyangkut kualitas hidup warga. Kami siap mendukung dari sisi regulasi dan anggaran, asalkan ada keseriusan bersama untuk bergerak ke arah perubahan,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Andreas menegaskan bahwa penataan kabel udara juga menjadi bagian dari menciptakan iklim usaha yang sehat dan tatanan kota yang lebih modern.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama menciptakan wajah kota yang mencerminkan peradaban. Palembang harus menjadi kota yang tertib, aman, dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya.***
