PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, -Dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang kembali jadi sorotan publik. Informasi yang beredar menyebut aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang diduga dikerahkan untuk menjaga rumah pribadi seorang anggota DPR RI, yang juga Ketua partai politik besar di Sumatera Selatan.
Praktik ini dipandang bertolak belakang dengan tugas pokok Satpol PP, yang semestinya terbatas pada penegakan Peraturan Daerah (Perda), menjaga ketertiban umum, dan melindungi fasilitas publik bukan kepentingan personal pejabat politik.
Pengamat politik Sumsel, M. Haekal Al-Haffafah, S.Sos., M.Sos., menilai kasus ini tidak bisa dilihat sebatas isu moral. Menurutnya, ada pola rantai komando yang mesti dilihat.
“Satpol PP itu organ pemerintah daerah. Mereka tidak mungkin tiba-tiba menjaga rumah pribadi anggota DPR RI tanpa ada perintah resmi. Pertanyaannya, siapa yang memerintah? Dari mana perintah itu datang? Ini yang perlu ditelusuri” Ungkapnya
Menurut Haekal, hal ini justru membuka pola relasi yang janggal antara DPR RI dengan Pemkot Palembang. Ia menilai, ada kekuatan politik tertentu yang mampu menembus birokrasi daerah dan memaksa aparatur bekerja di luar fungsi resminya.
Dalam studi politik, ada istilah shadow state dipahami sebagai jaringan kekuasaan informal yang bekerja di balik struktur kekuasaan resmi pemerintahan.
“Kalau benar Satpol PP bisa digerakkan untuk kepentingan pribadi, boleh dong kita sebut sebagai ‘shadow state’ artinya pemerintah kota secara kebijakan tidak independen dan itu berbahaya, karena menandakan birokrasi dipaksa tunduk pada circle oligark elit tertentu” Lanjutnya.*
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Sadar Korupsi Indonesia (MSKI) dan Front Pemuda Merah Putih (FPMP) sempat menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel. Mereka mendesak penyelidikan serius atas dugaan mobilisasi Satpol PP ini, karena berpotensi merugikan keuangan Negara.
Sebelumnya, Kasat Pol PP
Dr. Herison, S.IP., S.H., M.H., membenarkan adanya penugasan personelnya di rumah pribadi Ketua Partai Gerindra Sumatera Selatan, yang juga anggota DPR RI.
“Memang ada surat tugas dan permintaan untuk menjaga rumah Ketua Gerindra Sumsel setelah Lebaran Idulfitri bulan April 2025. Tapi itu sebelum saya menjabat Plt Kasat Pol PP,” kata Herison saat Kamis,(4/9/2025)
Hingga berita ini diturunkan, pihak anggota DPR RI yang disebut-sebut belum memberikan klarifikasi resmi.(*)
