PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS – . Pengamat politik Sumsel, yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik, Dr (C) Ade Indra Chaniago, M.Si., menilai Partai Gerindra tidak boleh tinggal diam menghadapi dugaan penyalahgunaan wewenang mobilisasi PolPP dirumah pribadi yang menyeret kadernya di Palembang. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar masalah lokal, tapi sudah mencoreng nama baik Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina partai.
“DPP Gerindra harus bersikap. Jangan tutup mata. Kalau benar ada kader yang menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi, itu jelas mencoreng nama baik Presiden. Publik menunggu langkah konkret.” tegas pria yang biasa disapa dengan panggilan akrab Ade Chaniago. Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, pembiaran kasus ini sama saja dengan membiarkan persepsi negatif tumbuh di masyarakat bahwa partai politik hanya melindungi kadernya tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan.
Padahal, tegas Ade Chaniago, integritas partai sangat ditentukan oleh keberanian untuk menindak tegas kader yang melakukan kesalahan.
“Kalau partai diam, maka publik akan menganggap Gerindra tidak punya komitmen menjaga marwah Presiden.” tambahnya.
Selain menuntut sikap dari partai, Ade Chaniago juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini harus ditempuh melalui mekanisme resmi di DPR RI. Ia menyatakan akan mendorong agar kasus ini diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), lembaga internal DPR yang bertugas menegakkan kode etik dan menjaga martabat dewan.
“Kami akan melaporkan ke MKD DPR RI agar anggota DPR tersebut diproses secara internal kelembagaan. DPR punya mekanisme etik yang sah. Jangan sampai rakyat melihat DPR hanya sibuk membuat aturan tapi tidak mampu menertibkan anggotanya sendiri,” tegasnya.
Ade Chaniago menilai, langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR sekaligus menguji sejauh mana komitmen lembaga tersebut dalam menjaga integritas anggotanya. Menurutnya, MKD harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan etika kelembagaan legislatif.
“Kalau partai tegas dan MKD bekerja sesuai fungsinya, maka ada harapan kepercayaan publik bisa pulih. Tapi kalau semua dibiarkan, rakyat makin menganggap politik hanya permainan pribadi kepentingan elit. Itu berbahaya bagi demokrasi kita,” pungkasnya. (*)
