Pemkab Muba Ikuti FGD Sosialisasi Evaluasi SPBE 2024

Musi Banyuasin554 Dilihat

MUBA, SUMSEL.JARRAKPOS.COM – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba mengikuti kegiatan sosialisasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024. Acara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diikuti oleh setiap pemerintah daerah. Untuk Pemkab Muba sendiri ikut aktif melalui zoom meeting di Virtual Room Dinkominfo Muba dan di hadiri oleh beberapa OPD. Selasa (16/07/2024).

Kepala Dinas Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga, AP yang diwakili Sekretaris Dinkominfo Muba Daud Amri, S. H didampingi kepala bidang komunikasi publik Kartiko Buwono, SE,MM dan jajaran pejabat fungsional mengatakan terima Kasih kepada perwakilan OPD yang sudah menyempatkan hadir ke Kominfo untuk mengikuti zoom bersama terkait SPBE dari KemenPan-RB.

“Tujuan sosialisasi ini agar antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat saling mengintegrasikan dan perkuat interoperabilitas aplikasi, data, dan layanannya,” ucap Daud.

Sementara itu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, dalam paparannya Nanik Murwati mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan guna mengukur sejauh mana upaya yang telah dilakukan pemerintah pusat, daerah hingga lembaga terhadap optimalisasi penerapan SPBE disetiap instansi yang ada.

Dalam kesempatan tersebut Nanik menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan untuk mengukur berbagai upaya yang telah dilakukan dalam optimalisasi penerapan SPBE di lingkup instansi maupun secara nasional.

Hal ini khususnya untuk memastikan target pembangunan pada periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang SPBE dapat tercapai.

“Kita ingin memastikan target pembangunan periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2024 khususnya bidang SPBE bisa tercapai,” paparnya.

Selain itu, kebijakan Instansi Pusat maupun Daerah tak lagi membuat atau menambah aplikasi baru yang sifatnya tidak efektif dan efisien.

“Kecuali aplikasi yang dapat memperkuat integrasi dan sinergi terhadap aplikasi yang telah ada,” tegasnya.

Hal ini sejalan dengan instruksi Peesiden RI, Joko Widodo pada kegiatan SPBE Summit yang digelar beberapa waktu lalu. Dimana beliau berpesan agar semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan dan menginteroperabilitas aplikasi, data, dan layanannya.

Adapun Pemateri dalam kegiatan ini diantaranya, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Cahyono Tri Birowo, serta pakar dari kalangan akademisi. (Irwan/Rilis)