PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke- 24 Masa Persidangan III Tahun sidang 2023, dengan agenda membahas jawaban Pj Walikota Palembang terhadap pemandangan umum Fraksi- Fraksi. Senin (25/09/2023).
Sidang paripurna di pimpinan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang Raden Muhammad Yusuf Indra Kesuma,
Dalam penyampaian jawabannya Pj Walikota Palembang H. Ratu Dewa mengatakan, banyak masukan yang diterima dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang. Pandangan umum fraksi-fraksi Saya terima dengan baik, karena saya sepakat dengan beberapa hal yang menjadi aspirasi atau keinginan masyarakat warga Kota Palembang, dan saya langsung turun ke lapangan,” katanya.
Menanggapi pandangan umum fraksi partai Demokrat kami menanggapinya sebagai berikut, pertama agar pemerintah kota dapat menata pedagang kaki lima PKL di sekitaran gereja Siloam kambang iwak. Sehingga tidak mengganggu pengguna jalan di daerah tersebut, hal ini sudah pemerintah tidak lanjuti dengan penertiban penataan PKL di kawasan tersebut untuk ke depan pemerintah kota terus meningkatkan penertiban penataan PKL di kawasan tersebut.
Kedua, agar pemerintah kota untuk dapat memperhatikan lampu jalan yang mati dapat kami jelaskan bahwa jajaran kami terus melakukan kegiatan pengawasan berkala terhadap berfungsinya lampu penerangan jalan yang ada di kota Palembang. Pelayanan penerangan jalan umum pada APBD dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pemeliharaan penggantian lampu sebanyak 9.364 titik, yang sudah terealisasi sebanyak 476 titik, untuk penggantian tiang sebanyak 150 batang yang sudah terealisasi, sebanyak 58 batang untuk penambahan jaringan baru baik itu yang sedang dan lampu set sebanyak 2232 sedang dalam proses pelaksanaan.
Kemudian pengadaan mobil crane sudah terealisasi sebanyak 2 unit, selanjutnya perlu kami informasikan juga bahwa pelayanan penerangan jalan umum pada anggaran 2024 untuk pemeliharaan penggantian lampu sebanyak 7.497 titik, untuk penggantian tiang sebanyak 175 batang, untuk penambahan jaringan baru sebanyak 250 batang, kemudian pengadaan mobil crane sebanyak 2 unit.
Perlu adanya pendataan baru mengenai klasifikasi layak miskin dan target sasarannya, bahwa pemerintah kota melalui dinas sosial pada tahun 2023 telah melakukan verifikasi dan validasi data keluarga miskin ekstrim sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ditetapkan melalui keputusan walikota nomor 321 sensus 2023.
Untuk itu pemerintah kota terus menekan tingkat angka kemiskinan ekstrem tersebut melalui berbagai program bantuan sosial yang langsung menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di bawah garis kemiskinan.
Terkait program peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan kualitas pendidikan pada tahun 2023 agar adanya prioritas pembangunan penambahan atau rehab sekolah dan kantor lurah, bahwa pemerintah kota telah menganggarkan pembangunan dan perbaikan beberapa sekolah dan kantor lurah pada RAPBD tahun 2024. Kewajiban penganggaran pada urusan pendidikan minimal 20% telah terpenuhi karena itu rasio belanja fungsi pendidikan pada Raperda APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 29,65% bertambah dari rasio tahun 2023 sebesar 26,74%.
Aggaran untuk pembangunan dan atau rehab kantor lurah setiap tahunnya sudah di alokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada RAPBD tahun anggaran 2024 telah dianggarkan pembangunan maupun rehab kantor lurah di anggaran Kecamatan sebagai berikut.
Rehab kantor lurah bukit lama, kantor lurah lorok Pakjo pada anggaran Kecamatan Ilir Barat 1, pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor Kelurahan pada anggaran Kecamatan Ilir Timur 3, pembangunan gedung kantor pada anggaran Kecamatan Jakabaring.
Belanja rehabilitasi gedung kantor lurah di kecamatan kalidoni, belanja pembangunan gedung kantor pertemuan Kelurahan pada anggaran Kecamatan kemuning.
Rehab kantor lurah Bagus kuning rehab kantor lurah Plaju ulu, rehab kantor lurah Plaju darat, rehab kantor lurah Plaju Ilir talang bubuk dan rehab kantor lurah talang Putri pada anggaran Kecamatan Plaju.
Pembuatan gedung kantor lurah pada anggaran Kecamatan seberang hulu 1 pengadaan gedung kantor lurah 12 ulu dan rehab kantor lurah 14 ulu pada anggaran Kecamatan seberang dan pemeliharaan gedung kantor Kelurahan pada anggaran Kecamatan Sematang borang.
Pandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Agar pemerintah kota untuk melakukan penggalian potensi sumber PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah dicantumkan dalam optimal efektif dan efisien. Perlu kami sampaikan intensifikasi pajak dan retribusi dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
– penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan dan melalui media resmi badan pendapatan daerah dan perangkat daerah pemungutan retribusi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi membayar pajak retribusi
– penyesuaian tarif pajak dan retribusi sesuai amanat undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
– penyesuaian sistem tata laksana pemungutan pajak dan retribusi
– peningkatan sistem perpajakan dan retribusi berbasis teknologi
– peningkatan pengawasan dan pengendalian pemungutan dapat dilakukan secara langsung dan monitoring melalui sistem integrasi
– penerapan pemberian saksi bagi wajib pajak dan retribusi yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusinya
– peningkatan kegiatan pemeriksaan pajak daerah baik melalui pemeriksaan sederhana uji petik sampling pajak daerah maupun pemeriksa lengkap
– peningkatan pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi estetis ekstensifikasi pajak dan retribusi melalui penambahan sumber-sumber pajak dan retribusi Daerah. Melalui penandatangan dan pendaftaran subjek pajak dan retribusi baru dengan penuhi bintang nomor pokok Wajib Pajak daerah.
Agar pemerintah kota dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bisa meringankan beban masyarakat yang disebabkan oleh sandang pangan dan papan, kami sampaikan bahwa pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran dengan pedomani instruksi Presiden dan instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan surat edaran walikota tentang program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kalau ada upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah serta lintas pemangku kepentingan melalui tiga strategi utama yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan pada RAPBD tahun anggaran 2024 kementerian Dalam Negeri melalui sistem informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia.
SIPD RI telah menandai program kegiatan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut yaitu alokasi program dan kegiatan untuk strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat b alokasi program dan kegiatan untuk strategi peningkatan pendapatan masyarakat.
Agar pemerintah kota untuk memfungsikan aliran sungai yang ada di kota Palembang seperti aliran sungai lambidaro agar dapat mengalir dengan normal, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah kota secara bertahap dan berkelanjutan terus menganggarkan Pembangunan Daerah aliran sungai-selain DAS.
Agar pemerintah kota untuk dapat meningkatkan program bedah rumah di daerah kumuh sehingga layak huni pemerintah kota telah melaksanakan bedah rumah melalui berbagai program sebagai berikut:
– Badan zakat nasional kota Palembang pada tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan bedah rumah sebanyak 7 unit rumah dari target 12 unit rumah dan melakukan kegiatan rehab rumah sebanyak 7 unit rumah dari target 12 rumah dan melalui dana yang terkumpul dari gerakan sedekah subuh baznas kota Palembang telah melaksanakan kegiatan bedah rumah sebanyak 4 unit rumah dari target 6 unit rumah.
Balai pelaksana penyediaan perumahan kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat telah memberikan program bantuan rumah tinggal layak huni pada tahun 2023 sebanyak 100 unit rumah yang tersebar di seluruh wilayah kota Palembang. Pada tahun 2024 dinas perkimtan telah mengusulkan program bantuan RPLH kepada kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat sebanyak 1500 unit rumah. Pada tahun 2023 telah menganggarkan untuk melakukan pendataan dan identifikasi penerima hibah bantuan rtlh selanjutnya pada rapbd tahun anggaran 2024 dinas perkimtan telah menganggarkan kegiatan hibah bantuan RTLH sebanyak 30 unit dan saat ini sedang dilakukan penyusunan rancangan perwali tentang pedoman RTLH agar pembangunan RTH pada tahun 2024 dapat dilaksanakan.
Agar pemerintah kota dapat menyiapkan tempat sampah terpadu untuk menampung sampah rumah tangga di setiap Kelurahan sehingga masyarakat setempat tidak membuang sampah sembarangan, dapat disampaikan bahwa pemerintah kota melalui dinas lingkungan hidup telah melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan namun terkendala keterbatasan lahan untuk dijadikan lokasi tempat sampah yang tidak mengganggu kenyamanan warga setempat. Pada saat ini jumlah TPS di kota Palembang sebanyak 294 unit terdiri dari 150 unit TPS pemerintah dan 144 unit IPS swadaya yang tersebar di 107 Kelurahan.
Perlu kami sampaikan saat ini sedang proses fasilitas fasilitas di biro hukum serta Provinsi Sumatera Selatan atas rancangan peraturan walikota tentang tata kelola.
Agar pemerintah kota dapat menata ulang drainase yang tidak berfungsi, kami sampaikan bahwa pemerintah kota telah berupaya untuk memfungsikan drainase dengan terus melakukan normalisasi terinerasi. Kedepannya perlu kami informasikan hingga saat ini telah dilakukan 93 normalisasi drainase yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan seberang ulu 1 sebanyak 10 drainase,
Kecamatan Ilir Timur 1 sebanyak 7 drainase, Kecamatan kalidoni sebanyak 4 drainase, Kecamatan ilir Timur 2 sebanyak 12 drainase, kecamatan kemuning 2 drainase, Kecamatan Ilir Barat 1 10 drainase, Kecamatan alang-alang lebar 1 drainase, Kecamatan bukit kecil 3 drainase, Kecamatan ilir barat 2 sebanyak 5 drainase, Kecamatan Sako sebanyak 16 drainase, Kecamatan Sukarami sebanyak 21 drainase dan Kecamatan borang sebanyak 2 drainase,
Agar pemerintah kota melalui perangkat daerah terkait dapat melakukan pengawasan yang ketat untuk menindak komunitas geng motor yang memicu terjadinya tawuran pemerintah kota melalui Dinas perhubungan telah mensosialisasikan mengenai bahaya tawuran kepada pelajar di kota Palembang dan ke depan terus mensosialisasikan hal yang sama kepada sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kota, selain itu pemerintah kota melalui satuan polisi pamong praja terus melakukan patroli bersama Polrestabes Palembang setiap malam Sabtu dan malam minggu guna menekan permasalahan yang ditimbulkan oleh geng motor yang kerap kali melakukan balap liar yang memicu tawuran.
Pandangan umum fraksi partai demokrasi Indonesia perjuangan PDIP terkait mengenai sistem serta pola penambahan pergeseran dan pengurangan anggaran belanja yang terukur dan sistematis dengan prognosis anggaran yang telah ditetapkan, karena masih ada perangkat daerah yang menetapkan target-target belanja tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen LPJD rencana kerja dan anggaran SKPD. Dapat kami jelaskan dari RPJMD RKPD dan PPHS sampai RAPBD telah disusun, tentunya menjadi bahan evaluasi guna ditemukan solusi penyelesaiannya
Mengenai upaya apa yang telah dilakukan badan usaha milik daerah ( BUMD) untuk meningkatkan PAD terkait peningkatan Pendapatan dari aset yang ada pada badan milik daerah seperti PDAM Tirta Musi, dengan penyesuaian kenaikan tarif pembayaran dapat kami sampaikan perumdam Tirta Musi sebagai salah satu BUMD telah melakukan langkah-langkah guna meningkatkan pendapatan dan efisiensi secara maksimal seperti menekan biaya operasional dan menghemat energi. Sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah kota
Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional agar pemerintah kota melalui perangkat daerah untuk melakukan tindakan referensi dan antisipasi terhadap bahaya kebakaran baik kebakaran lahan kosong maupun kebakaran rumah di pemukiman warga, dapat dijelaskan bahwa pemerintah kota melalui perangkat daerah terkait terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan tindakan pencegahan bahaya kebakaran baik secara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta bersama menjaga lingkungan sekitar dari timbulnya api penyebab kebakaran. Selain itu pemerintah kota telah menginstruksikan kepada setiap kecamatan dan kelurahan untuk memantau secara langsung dan berkala wilayahnya masing-masing untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran maupun secara represif yaitu dengan menginstruksikan kepada setiap kecamatan dan kelurahan apabila terjadi kebakaran segera berkomunikasi dengan UTD pada dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di wilayah, agar kebakaran dapat segera dipadamkan dan tidak meluas di wilayah lain.
Pandangan umum fraksi PKB agar pemerintah kota melakukan inovasi dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber PAD dan terus mendorong peningkatan Pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pemaksimalan perusahaan daerah untuk peningkatan THD, dapat disampaikan bahwa pemerintah kota melalui badan pendapatan daerah serta perangkat daerah pemungut retribusi dalam optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah serta untuk memudahkan akses terhadap sistem pelayanan pabrik Pajak Daerah dan retribusi Daerah melalui digitalisasi pelayanan dan sosialisasi intensif pada wajib pajak dan wajib retribusi daerah kota Palembang.
Pandangan fraksi Partai Golongan Karya agar pemerintah kota dalam penyusunan APBD disusun dengan realistis agar tidak terjadi Silpa yang menyebabkan realisasi penggunaan anggaran yang tidak efektif. Kami terus menjaga keseimbangan APBD agar efektif dan efisien serta terorientasi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Agar pemerintah kota untuk dapat menggunakan APBD Tahun Anggaran 2024 semata-mata untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat kota dengan baik dan efisien.
Terkait jadwal pelantikan Tim Ahli Cagar Budaya yang baru kapan jadwal pelantikan dan bagaimana strategi untuk menjadikan Tim Ahli cagar Budaya bekerja dengan efektif dan efisien, mengingat banyaknya benda cagar budaya di kota Palembang yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan telah memfasilitasi assessment sebanyak 4 orang tenaga ahli yang terdiri dari arkeolog sejarawan penggiat budaya dan dosen hukum sebagai syarat untuk menjadi anggota tim ahli cagar budaya dan orang lain yang berasal dari unsur pemerintah kota telah melaksanakan asesment yang difasilitasi oleh lembaga sertifikasi profesi kebudayaan direktorat jenderal kebudayaan kementerian Pendidikan dan kebudayaan, orang tersebut dinyatakan telah lulus assessment oleh karenanya Tim Ahli cagar budaya Kota Palembang telah dinyatakan lengkap dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sudah dijadwalkan pelantikan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Palembang.
Selain itu strategi agar budaya bisa bekerja dengan efektif dan efisien Dinas kebudayaan telah menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur dengan menentukan tahapan sidang target waktu dan sumber daya yang diperlukan pada tahun 2024. Tim Ahli Cagar Budaya Kota Palembang diikutsertakan dalam pelatihan bimtek dalam rangka pengembangan SDM cagar budaya selain itu di tahun 2024 Dinas kebudayaan melakukan kolaborasi dengan Universitas komunitas setempat. Organisasi nirlaba masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai standar operasional prosedur agar proses pendaftaran sampai dengan penetapan cagar budaya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Agar pemerintah kota untuk dapat menyelesaikan permasalahan makam pangeran krama jaya dapat kami sampaikan bahwa pemerintah kota melalui Dinas Kebudayaan telah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang pihak-pihak terkait baik dari pemilik lahan zodiak lurah camat dan perangkat daerah terkait dengan kesimpulan bahwa dia zuriat segera melengkapi data-data yang kurang sesuai dengan hasil verifikasi sebelumnya dengan tambahan putusan mahkamah agung terkait lahan yang belum diberikan disarankan untuk pemilik lahan agar terus serta berpartisipasi untuk mendaftarkan ulang objek diduga cagar budaya makam pangeran keramat jaya dengan klasifikasi awal adalah struktur makam menjadi kompleks pemakaman kramat jaya sebagai informasi pihak BPN sedang mengkaji ulang terkait terbitnya sertifikat dan satu setingkat saat ini yang sedang terblokir pemerintah kota melalui perangkat daerah.
Selanjutnya kapan realisasi muatan lokal bahasa Palembang di ajarkan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengingat kurikulum dan bahan ajaran sudah tersedia, dapat kami jelaskan bahwa pelajaran muatan lokal bahasa Palembang saat ini penerapannya di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dalam proses persiapan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palembang dan Universitas Islam Negeri Raden patah Palembang telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama sebagai wujud komitmen bersama dalam melestarikan bahasa Palembang.
Perlu juga kami informasikan bahwa muatan lokal tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari kementerian Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi dan rancangan perwali tentang pedoman pelaksanaannya diundangkan nantinya selanjutnya kurikulum muatan lokal bahasa Palembang dilaksanakan pada tahun ajaran 2024.
Agar pemerintah kota untuk segera menyelesaikan usulan terkait penghapusan beban biaya kepada masyarakat terhadap pendistribusian pemasangan baru produksi dapat disampaikan dalam kawasan perumahan sesuai dengan Perda nomor 5 Tahun 2022 tentang penyediaan penyerahan dan pengelolaan prasarana sarana dan utilitas kawasan perumahan kawasan perdagangan jasa dan kawasan industri pasal 7 ayat 1 menyatakan setiap pengembang dalam melakukan pembangunan kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana sarana utilitas antara lain jaringan air bersih Perda ini merupakan turunan dari Permendagri nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman di daerah sementara, untuk di luar kawasan perumahan pemerintah kota sedang melakukan pengkajian terkait pengaturan penyediaan air bersih untuk pemasangan baru dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pandangan umum fraksi partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan untuk itu izinkan kami menyampaikannya hal-hal sebagai berikut 1 bahwa permintaan saudara akan pemerintah kota melalui perumdam Tirta Musi lebih efektif dalam pendistribusian air di wilayah alang-alang lebar selama 24 jam dan meminta meninjau ulang biaya pemasangan baru pengkajian bagi warga agar lebih efisien dan tepat guna dapat kami sampaikan bahwa distribusi air di wilayah kecamatan alang-alang lebar efektif setelah beroperasinya IPAL Gandus.
Agar pemerintah kota maupun dinas pekerjaan umum dan penataan ruang agar tegas dan menindak pengembang yang menimbun atau menutup saluran air yang mengakibatkan banjir dapat kami sampaikan bahwa pemerintah kota menindak tegas terhadap pengembang yang terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan tata ruang.
Agar pemerintah kota melalui satuan polisi pamong praja menertibkan pedagang di beberapa pasar di Kota Palembang khususnya yang ada di sekitar BKB bawa Ampera pasar Lemabang pasar Kuto dan pasar 16 Ilir yang sangat semerawut dan tidak ada pengaturan yang profesional dalam hal ini Pemerintah Kota sudah melakukan rapat terpadu untuk mencarikan solusi bagi PKL salah satunya dengan merelokasi PKL ke beberapa pasar yang telah disediakan oleh pemuda pasar Palembang jaya, pada kesempatan ini kami harapkan dukungan DPRD kota Palembang terkait langkah-langkah penertiban dan pendatang TKR pada beberapa pasar tersebut.
