PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) di berbagai daerah di Indonesia hari ini, Kamis (29/8/2024), melakukan aksi mogok sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan. Aksi ini terpusat di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta.
Namun, bagaimana dengan para pengemudi ojol di Palembang.
Menurut Ketua Asosiasi Driver Ojek Online (ADO) Provinsi Sumatera Selatan, Asrul Indrawan, aksi mogok di Palembang tidak sebesar yang terjadi di Jakarta. “Di Palembang, hanya sebagian kecil driver, terutama roda empat, yang mematikan aplikasi sebagai bentuk solidaritas kepada rekan-rekan di ibu kota,” ungkap Asrul dalam keterangannya, Kamis pagi (29/8/2024).
Meski begitu, Asrul menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi para driver ojol di Palembang untuk ikut mogok pada hari ini. Namun, situasi akan berbeda pada tanggal 2 September 2024 mendatang. “Pada tanggal 2 nanti, kami merencanakan aksi demo besar-besaran di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan,” ujarnya.
Asrul menjelaskan, tujuan utama dari demo tersebut adalah untuk mendesak Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan peraturan gubernur terkait tarif ojek online. “Kami menuntut agar ada regulasi tarif yang jelas sehingga tidak terjadi perang tarif antar aplikator. Ini masalah serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan para driver,” jelas Asrul.
Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Asrul mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. “Kami berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak,” tambahnya.
Di sisi lain, Haki, salah satu pengemudi ojol di Palembang, mengaku masih online meskipun mendukung aksi mogok tersebut. “Kami mendukung mereka yang memilih offline, tapi kalau saya ikut off, siapa yang akan memberi makan keluarga saya? Mungkin pada tanggal 2 September nanti, saya baru akan ikut turun ke jalan,” ujar Haki kepada wartawan.
Aksi mogok ini mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara pengemudi ojol dan pemerintah, terutama terkait kebijakan tarif yang dinilai tidak adil dan merugikan para driver. Dengan demo besar yang direncanakan pada awal September, situasi ini berpotensi memicu pergerakan yang lebih luas di berbagai daerah, termasuk Palembang. (WNA)
