PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan kembali menuai penolakan. Puluhan massa dari Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Sumsel mendatangi Kantor DPW PPP Sumsel, Selasa (30/12/2025), untuk menuntut penghentian Muswil yang mereka nilai cacat prosedur dan tidak sah secara organisasi.
Koordinator lapangan aksi, Nursa, menyatakan kehadiran GPK Sumsel merupakan mandat langsung organisasi karena ketua mereka tidak pernah diundang maupun dikonfirmasi dalam agenda Muswil tersebut. “Kami hadir mewakili Ketua GPK Sumsel. Muswil ini kami tolak karena tidak sesuai aturan organisasi. Ketua GPK sama sekali tidak diundang, tidak dikonfirmasi. Ini pelanggaran serius,” kata Nursa kepada wartawan di lokasi.
Menurut Nursa, rencana aksi sebenarnya telah disiapkan sejak malam sebelumnya. Namun, atas pertimbangan situasi, massa baru bergerak ke lokasi pada hari pelaksanaan Muswil.
“Dari semalam kami sudah berniat berada di sini. Tapi ada saran agar datang hari ini saja. Maka pagi ini kami hadir dan menyatakan sikap menolak Muswil,” ujarnya.
Ia menegaskan, penolakan tidak akan dicabut selama belum ada kesepakatan resmi yang menjamin keterlibatan Ketua GPK Sumsel dalam forum Muswil. Saat ini, kata dia, Ketua GPK tidak dapat hadir karena tengah menjalani agenda bersama Gubernur Sumatera Selatan.
“Selama Ketua GPK tidak diundang secara resmi, kami akan tetap bertahan di sini. Jika ada kesepakatan dan Ketua GPK diundang, kami siap menjaga keamanan. Tapi kalau Muswil dipaksakan, kami tetap menolak,” tegasnya.
Situasi sempat memanas ketika terjadi adu argumen antara massa GPK dan pihak yang disebut mewakili salah satu unsur PPP wilayah.
Nursa mengungkapkan, kericuhan dipicu oleh pernyataan yang dianggap meremehkan eksistensi GPK.
“Ada yang memancing emosi karena tidak memahami posisi GPK di Sumsel dan Palembang. Itu memicu gesekan kecil. Tapi Alhamdulillah sudah diselesaikan, sudah ada klarifikasi,” katanya.
GPK menilai Muswil X PPP Sumsel tidak hanya bermasalah secara administratif, tetapi juga mencederai prinsip keterbukaan dan partisipasi kader.
Mereka mendesak DPP PPP turun tangan dan mengevaluasi proses penyelenggaraan Muswil agar tidak memicu konflik berkepanjangan di internal partai.
Hingga berita ini diturunkan, massa GPK Sumsel masih bertahan di sekitar Kantor DPW PPP Sumsel, menunggu kejelasan sikap panitia dan kepastian undangan resmi bagi Ketua GPK Sumsel. (WNA)
