PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Selatan mengukuhkan kepengurusan Masa Khidmat 2026-2031 dalam acara Ta’aruf dan Pengukuhan Pengurus MUI Sumsel yang digelar di Griya Agung Palembang, Rabu (23/9/2026).
Ketua Umum MUI Sumsel, Dr. H. A.A.A. Supadmi Kohar, M.M., CP. HI., mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan penguatan akhlak, kepedulian sosial, serta kehadiran MUI di tengah masyarakat.
Menurutnya, tantangan umat Islam semakin kompleks di tengah arus globalisasi dan perkembangan informasi yang begitu cepat. Karena itu, MUI dinilai harus hadir memberikan arah dan menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan masyarakat agar tetap berlandaskan nilai-nilai agama.
“Puncak dari agama itu adalah akhlak. Tugas kita bagaimana mengembalikan akhlak itu, dan ini tentu tidak mudah,” ujar Supadmi Kohar.
Ia menegaskan, MUI tidak ingin hanya menjalankan peran di tingkat kelembagaan, tetapi juga turun langsung melihat dan merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan, kehilangan arah, maupun menghadapi persoalan pendidikan dan sosial, MUI harus hadir untuk memberikan pendampingan serta solusi sesuai kapasitasnya.
“Artinya, MUI harus bersama masyarakat, bersama umat Islam. Ketika ada orang kesusahan, kita ada di sana. Ketika mereka kehilangan arah, kita juga harus ada di sana,” katanya.
Selain penguatan akhlak dan sosial kemasyarakatan, MUI Sumsel juga akan memperkuat ukhuwah dan silaturahmi dengan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan turun ke lapangan untuk membangun komunikasi serta mencegah munculnya konflik di tengah masyarakat.
Supadmi Kohar menjelaskan, banyak persoalan dan konflik dapat muncul akibat kurangnya komunikasi, kesalahpahaman, maupun ketidakmampuan masyarakat untuk saling memahami.
Karena itu, MUI akan mendorong masyarakat agar membangun sikap saling memahami, menghormati dan menjaga persaudaraan.
“Kalau sudah saling memahami dan saling mengerti, insyaallah persoalan yang muncul di masyarakat bisa kita cegah sejak awal,” jelasnya.
Dalam menjalankan program tersebut, MUI Sumsel juga akan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Menurut Supadmi Kohar, pemerintah memiliki peran dalam pembangunan fisik, sementara MUI dapat berkontribusi melalui pembangunan nonfisik, khususnya di bidang keagamaan, akhlak dan sosial kemasyarakatan.
“Program pemerintah akan selalu kita sinergikan. Pemerintah di bidang fisik, sementara MUI dapat mengambil peran di bidang nonfisik, terutama akhlak dan sosial kemasyarakatan,” tegasnya.
Ia berharap hubungan yang harmonis antara MUI dan pemerintah dapat terus terjaga sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama.
Terkait maraknya informasi di ruang digital yang dinilai kurang baik, MUI Sumsel juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarkan informasi.
Supadmi Kohar mengatakan, persoalan informasi dan komunikasi juga menjadi perhatian MUI. Namun, dalam hal pengawasan terhadap penyiaran dan konten media, terdapat lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai tugasnya.
MUI, kata dia, lebih menekankan pada imbauan kepada masyarakat dan jajaran pengurus agar tidak mudah terpengaruh maupun ikut menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan keresahan.
“Kita memberikan imbauan kepada pengurus dan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi. Kalau ada informasi yang sifatnya kurang baik, jangan sampai ikut menyebarkan,” pungkasnya. (WNA)
