PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Puluhan massa yang tergabung di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Ivestigasi Pencari Fakta Indikasi Korupsi (TIPFIKOR) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), pada Senin (29/05/23).
Aksi unjuk rasa tersebut terkait adanya dugaan penyalagunaan anggaran pada kegiatan program pengembangan penataan kawasan baru terpadu Keramasan yang diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan Perkantoran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palembang.
Koordinator Aksi, Sopianto dalam orasinya mengatakan pihaknya mendesak Kejati Sumsel untuk usut tuntas dugaan korupsi dalam kegiatan penimbunan kawasaan baru terpadu di Keramasan yang diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan Perkantoran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palembang.
“Kami meminta dan medesak Kejati Sumsel untuk mengaudit , uji petik terhadap program pengembangan penataan kawasan baru terpadu Keramasan yang diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan Perkantoran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palembang, yang kami duga tidak sesuai yang ditentukan, baik tertera dalam
dokumen ,tidak sesuai dengan RAB dan Sfeck yang ada,”bebernya.
Sopianto menyampaikan pihaknya mendesak dengan tegas untuk segera menurunkan tim ahli guna mengkaji ulang dokumen-dokumen Laporan Petanggungjawaban (LPJ) yang dilampirkan sudah sesuai atau tidak dengan fisik pekerjaan tersebut.
“Untuk itu, kami meminta pihak Kejati Sumsel untuk turun ke lapangan untuk meninjau langsung dan melakukan pemeriksaan atas kegiatan program pengembangan penataan kawasan baru terpadu Keramasan tersebut. Karena di duga kuat tidak sesuai dengan dokumen kontrak dalam pelaksanaan pekerjaannya. “tegasnya.
Lanjutnya, pihaknya juga mendesak dan meminta pihak Kejati Sumsel untuk segera memeriksan dan memanggil semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. “Dari hasil investigasi kami di lapagan, diduga kuat terjadi tindak pidana korupsi pada Dinas Perkim Sumsel yang dikerjakan oleh PT. Perdana Abadi Mandiri (KSO),”ujarnya.
“Periksa segera pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Karena kami menduga kuat ada permainan yang terselubung dan motip terukur dan akuntabel sehingga terindikasi ada upaya untuk memperkaya
diri sendiri dan kelompok dengan niat jahat merugikan keuangan Negara dalam proyek pengembangan penataan kawasan baru terpadu Keramasan yang diproyeksikan sebagai lokasi pembangunan Perkantoran Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Palembang,”jelasnya
Sementara itu, para pendemo diterima oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari yang diwakili oleh Jaksa Intel Kejati Sumsel, Bornea mengatakan apa yang di sampaikan hari ini silahkan di masukan ke bagian PTSP dan akan di cek berkasnya serta akan di teruskan ke Pimpinan, tandansya
