MUBA, Sumsel.jarrakpos.com – Pesta Demokrasi di Muba jelang Pemilihan Kepala Daerah akan segera dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
Pemilu kada serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi Masyarakat Sumatra Selatan Khusus nya di Musi Banyuasin dalam menjalankan demokrasi.
Seperti pada Pemilu kada sebelumnya, tentu banyak hambatan, ancaman dan tantangan yang akan dihadapi. Tidak hanya oleh pemerintah, penyelenggara, tapi juga rakyat Indonesia secara luas.
Terlepas dari itu, dipastikan akan ada banyak hambatan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, para penyelenggara Pemilu dan seluruh Masyarakat di daerah Muba dalam upaya untuk mewujudkan Pemilukada berkualitas di Tahun 2024.
“Masalah teknis persiapan Pemilukada, masalah calon 1 dan 2, cara partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel dan masa kampanye. Masih ada hambatan dan tantangan lain diluar itu. Salah satunya tentu soal praktek money politik, dengan permasalahan yang ada, saya mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi Pemilukada serentak 2024,” kata ketua DPC PWRI MUBA, Andi Mustika ,S.E., C.BJ., C.EJ. saat di jumpai di ruangan Kerja di Kantor Persatuan Wartawan Republik Indonesia, Jumat (25/10/24).
Menurut dia, pada Pemilukada 2020 lalu, praktek-praktek politik uang, kemungkinan masih akan mendominasi di Pemilukada 2024. Hal ini didukung sikap masyarakat atau pemilih di Muba yang cenderung prakmatis.
“Para calon kepala daerah dan tim suksesnya diduga masih akan melakukan segala cara untuk mendapatkan simpati pemilih. Dimungkinkan segala cara akan mereka lakukan untuk mendapatkan suara sebanyak – banyaknya. Halal atau tidak, melanggar atau tidak, mereka tidak memikirkannya. Terpenting bagaimana caranya agar mereka bisa menang dan terpilih,” ujar dia
Ia juga menambahkan Praktek Money Politik kemungkinan akan lebih terpampang nyata tidak seperti Pemilukada sebelumnya yang lebih banyak dilakukan saat menjelang hari pemungutan suara atau yang populer disebut “Serangan Fajar”. Pada Pemilu 2024, “transaksi suara” dengan para pemilih kemungkinan akan terjadi secara fulgar.
” Selain Bawaslu untuk melakukan pengawasan di Pemilukada 2024, peran media dan masyarakat juga sebagai peran kontrol untuk mengawasi Pemilukada 2024, karena kemungkinan kecurangan itu pasti ada,” ucapnya
Ia berharap dengan ada peran masyarakat dan semua pihak dalam mengawasi Pemilukada 2024, bisa menjadikan Pemilukada yang aman, jujur, dan transparan.
” Mari kita bersama – sama mengawasi Pemilukada 2024 dan datang ke TPS, jangan golput, tentukan pilihan kalian, mari kita sukseskan Pemilukada 2024,” pungkasnya. (Irwan)
