PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, -Sesuai dengan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan September 2023 mengalami inflasi sebesar 0,37% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar -0,04% (mtm).
Inflasi ini terutama bersumber dari inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,06% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, realisasi inflasi gabungan 2 Kota IHK Provinsi Sumatera Selatan tercatat sama dengan inflasi nasional yang sebesar 2,28% (yoy). Inflasi pada bulan laporan utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,33% (mtm).
Tiga komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah komoditas beras, daging ayam ras, dan cabai merah dengan andil masing-masing sebesar 0,488%; 0,016%; dan 0,013% (mtm).
Fenomena El Nino yang terus berkembang di Indonesia menyebabkan terjadinya kekeringan lahan yang berdampak pada tingginya biaya produksi dan berkurangnya luas lahan produksi padi di beberapa wilayah.
Sejalan dengan itu, musim kemarau panjang juga mengakibatkan banyaknya tanaman cabai yang mengalami gagal panen sehingga mendorong kenaikan harga jual di masyarakat.
Di sisi lain, adanya kenaikan harga pakan yang didorong oleh harga jagung tingkat peternak yang berada di atas harga eceran tertinggi (HET) menyebabkan tingginya harga komoditas daging ayam ras.
Selain dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, inflasi Sumatera Selatan pada September 2023 juga turut didorong oleh komoditas bensin (andil 0,034%; mtm) dan rokok kretek filter (andil 0,016%; mtm).
Adanya Keputusan Menteri ESDM tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar menyebabkan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per 1 September 2023 lalu. Sementara kenaikan harga rokok kretek filter disebabkan oleh dampak lanjutan kebijakan kenaikan harga cukai rokok yang ditetapkan pemerintah di awal tahun.
Inflasi Sumatera Selatan yang terjaga di tengah gempuran kenaikan harga beberapa komoditas pada 1 September 2023 tidak terlepas dari usaha koordinatif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel melalui strategi 4K; Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Dalam konteks ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, dilakukan sidak khususnya untuk komoditas beras di beberapa pasar tradisional. Optimalisasi pemantauan harga juga dilakukan melalui bimbingan teknis enumerator panel harga pangan Provinsi Sumatera Selatan, guna mendapatkan indikator yang reliable terkait perkembangan harga komoditas.
Selain itu, untuk memastikan kelancaran distribusi, dilakukan perluasan kerja sama antar daerah (KAD) dengan daerah sentra. Dalam hal ini, telah dilakukan penandatanganan MoU KAD dengan Pemkab Nganjuk pada kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) yang diselenggarakan oleh Kemendagri.
Selanjutnya, komunikasi yang efektif dilakukan diantaranya melalui kegiatan rapat koordinasi rutin dan melakukan publikasi kegiatan pengendalian inflasi diantaranya publikasi jadwal pasar murah dan himbauan belanja bijak kepada masyarakat melalui media massa, media sosial, maupun media elektronik.
Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada bulan September 2023 masih tercatat optimis ditunjukkan dari angka indeks yang lebih besar dari 100. Jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan sebelumnya, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat mengalami peningkatan masing-masing menjadi 135,44; 152,44; dan 143,94.
Peningkatan ini merupakan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia semakin membaik dan konsumen semakin optimis terhadap prospek ekonomi di masa depan, baik dari aspek kegiatan usaha, investasi, peningkatan penghasilan, maupun ketersediaan lapangan kerja
Sejalan dengan itu, sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 September 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75%.
Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD).
Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran dilakukan untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital, diantaranya melalui perluasan akseptasi QRIS melalui sosialisasi secara targeted kepada komunitas prioritas dan bersinergi dengan inisiatif lainnya; peningkatkan monitoring atas implementasi kebijakan QRIS baik QRIS Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (TUNTAS) maupun Merchant Discount Rate (MDR) QRIS untuk Usaha Mikro (UMI); serta memperkuat implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, khususnya KKI Pemda, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. (Rilis)
