PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Konflik internal di tubuh KONI Sumatera Selatan kian memanas. Surat resmi bernomor 135/KH KONI-SS/IV/2025 yang dilayangkan KONI Sumsel kepada Pengprov PASI Sumsel diduga sebagai bentuk tekanan terhadap cabang olahraga yang melontarkan kritik.
Ketua Forum Cabor Sumsel, Lidayanto, dalam pernyataan resminya pada Kamis (17/04/2025), menilai surat tersebut bukan hanya cacat secara substansi, tetapi juga mencerminkan sikap anti-kritik dari KONI Sumsel yang tak sejalan dengan prinsip organisasi yang sehat.
“Surat ini tidak diatur dalam AD/ART KONI. Ini bukan sekadar penyimpangan, tapi sudah mengarah pada intimidasi terhadap pengurus cabor,” tegasnya.
Lidayanto menyoroti isi surat yang meminta Pengprov PASI Sumsel meninjau ulang penunjukan ZMR sebagai Technical Delegate (TD) untuk Cabor PASI pada PORPROV XV Musi Banyuasin. Alasannya, ZMR ikut menandatangani mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Sumsel periode 2023–2027.
Bagi KONI, langkah itu disebut demi menjaga keharmonisan antarorganisasi. Namun bagi Lidayanto, dalih tersebut tak bisa dibenarkan.
“Mosi tidak percaya adalah bentuk sah dari dinamika organisasi. Itu diakui dalam AD/ART KONI. Bukan pelanggaran, melainkan hak anggota untuk menyuarakan kritik dan koreksi,” ujarnya.
Ia menilai surat tersebut tidak memiliki dasar legal dalam struktur organisasi KONI. “Tidak ada satu pun pasal yang menyatakan seseorang bisa dicoret sebagai TD hanya karena menandatangani mosi tidak percaya. Ini bentuk abuse of power,” katanya.
Lidayanto bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk pembunuhan karakter dan upaya membungkam hak bersuara.
“Kalau kritik dibalas dengan ancaman pencopotan jabatan teknis, ini sudah seperti rezim otoriter,” kecamnya.
Ia menegaskan, penunjukan TD adalah hak penuh cabang olahraga. “Urusan teknis adalah domain cabor. KONI hanya memfasilitasi, bukan mengintervensi, apalagi dengan motif politis,” tegasnya.
ZMR, menurutnya, adalah tokoh penting dalam dunia atletik Sumsel yang telah berkontribusi puluhan tahun. “Sikap kritis tidak bisa dijadikan alasan untuk mencabut hak profesionalnya,” kata Lidayanto.
Ia justru melihat mosi tidak percaya dari sejumlah cabor sebagai sinyal agar KONI Sumsel melakukan introspeksi.
“Kalau banyak yang bersuara, artinya ada yang perlu dibenahi. Bukan dibalas dengan tekanan,” tegasnya lagi.
Ia menegaskan, cabor adalah anggota sah KONI, bukan obyek yang bisa ditekan. “Tanpa cabor, KONI itu kosong. Jangan perlakukan cabor seperti anak buah yang harus tunduk,” katanya.
Desakan Evaluasi dari KONI Pusat
Forum Cabor mendesak KONI Pusat turun tangan. Mereka menilai gejala pembungkaman seperti ini bisa merusak iklim olahraga di Sumsel.
“Kami akan bersurat ke KONI Pusat dan meminta pembentukan tim independen untuk mengevaluasi kepengurusan KONI Sumsel,” ungkap Lidayanto.
Ia mengingatkan bahwa tahun ini adalah masa krusial menjelang event olahraga besar, dan konflik internal semacam ini hanya akan merusak semangat sportivitas.
Beberapa cabor yang ikut dalam mosi tidak percaya juga mulai membentuk aliansi untuk melawan tindakan represif KONI Sumsel.
“Kalau jabatan teknis dijadikan alat politik balas dendam, KONI bukan lagi organisasi olahraga, melainkan alat kekuasaan pribadi,” ujar salah satu pengurus cabor yang enggan disebutkan namanya.
Ia mengajak seluruh pengurus cabor untuk tetap solid dan berani menyuarakan kebenaran.
“Kita ingin olahraga Sumsel maju. Kritik adalah bukti cinta terhadap organisasi, bukan ancaman,” pungkasnya.(*)
