Palembang

Feri Kurniawan Bongkar Dugaan Pemaksaan Calon Direksi PDAM Tirta Musi: “Tanpa LHKPN, Tanpa Kompetensi, Tapi Didorong Lolos”

2
×

Feri Kurniawan Bongkar Dugaan Pemaksaan Calon Direksi PDAM Tirta Musi: “Tanpa LHKPN, Tanpa Kompetensi, Tapi Didorong Lolos”

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072

 

PALEMBANG, SUMSEL  JARRAKPOS, — Polemik seleksi calon Direksi PDAM Tirta Musi Palembang kian berembus kencang. Sejumlah kalangan menilai proses yang seharusnya menjunjung asas transparansi dan profesionalitas itu justru menyisakan banyak tanda tanya. Bukan hanya soal hasil seleksi, tetapi juga soal dugaan adanya calon yang diloloskan tanpa memenuhi syarat mendasar, termasuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Proses ini seperti formalitas belaka. Masyarakat mempertanyakan, apakah seleksi ini murni berdasarkan hasil tes, atau hanya sandiwara administratif?” ujar Feri Kurniawan, Deputy Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan, saat dikonfirmasi, Kamis (23/10).

Menurut Feri, panitia seleksi (pansel) diduga telah meloloskan calon Direksi yang tidak memiliki kompetensi di bidang pengelolaan air minum dan bahkan tidak menyerahkan LHKPN. “Kesan yang muncul, pansel memaksakan seseorang untuk diloloskan. Padahal ada syarat-syarat penting yang seharusnya menjadi dasar penilaian,” katanya.

Kritik tajam juga datang dari kalangan legislatif. DPRD Kota Palembang disebut turut menyoroti absennya syarat LHKPN dalam dokumen seleksi calon Direksi PDAM Tirta Musi. Kondisi ini, menurut Feri, bisa membuka celah terjadinya konflik kepentingan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMD terbesar di Palembang itu.

“Kalau Pemkot Palembang tetap diam, kami akan melaporkan persoalan ini ke Kementerian Dalam Negeri. Proses seleksi harus dibatalkan bila terbukti cacat administrasi dan sarat intervensi,” tegas Feri.

Padahal, posisi Direksi PDAM Tirta Musi bukan jabatan sembarangan. BUMD ini mengelola sektor vital pelayanan air bersih bagi lebih dari 300 ribu pelanggan di Palembang, dengan perputaran keuangan miliaran rupiah setiap tahun. Integritas pimpinan menjadi kunci agar perusahaan tidak terseret dalam praktik nepotisme atau penyalahgunaan wewenang.

“Suara masyarakat sudah tak lagi didengar, seolah angin lalu,” ujar Feri menutup pernyataannya. “Tapi kami akan terus bersuara sampai proses ini benar-benar bersih dan transparan.” pungkasnya. (*)