PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Program Sekolah Rakyat Tanpa Biaya yang digagas Pemerintah Kota Palembang bersama Kementerian Sosial RI mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
Tak hanya sebagai inovasi di sektor pendidikan, inisiatif ini dipandang sebagai upaya transformatif dalam menciptakan Palembang yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Sekretaris Jenderal PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Selatan, M. Eko Wahyudi, menegaskan dukungan penuh terhadap program ini.
Ia menilai Sekolah Rakyat sebagai langkah revolusioner dalam memastikan akses pendidikan yang merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan mereka yang pernah terjerat persoalan hukum ringan.
“Sebagai pemuda parlemen jalanan, saya menyambut dengan penuh semangat hadirnya Sekolah Rakyat. Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik sekolah, tetapi tentang membangun peradaban dan harapan baru. Pemerintah telah membuka ruang yang inklusif, kini tugas kita bersama untuk menjaganya,” ujar Eko Wahyudi, Minggu (11/5).
Eko menilai bahwa pendekatan humanis yang digunakan pemerintah yakni tidak menghukum anak-anak yang pernah tersandung masalah hukum, melainkan memberi mereka kesempatan kedua adalah bentuk nyata dari kehadiran negara yang berkeadilan.
“Ini bukan pendekatan punitif, tetapi restoratif. Mereka yang tersesat diberi ruang untuk kembali. Melalui Sekolah Rakyat, anak-anak tak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, nilai religius, nasionalisme, dan kepedulian sosial,” tegas Eko.
Keterlibatan Batalyon Infanteri Raider 200 dalam pembinaan karakter dinilainya sebagai strategi tepat untuk membentuk generasi muda yang tangguh dan berintegritas.
Menurutnya, sinergi antara unsur sipil dan militer dalam ranah pendidikan menjadi model kolaborasi yang patut ditiru di daerah lain.
PMII Sumsel, lanjut Eko, siap turun langsung ke masyarakat untuk membantu proses sosialisasi dan pelibatan publik dalam program tersebut.
Baginya, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pemerintah, melainkan gerakan sosial yang harus dikawal secara kolektif.
“PMII akan menjadi bagian dari gerakan ini. Kami akan hadir di tengah rakyat, memastikan anak-anak Palembang tak terpinggirkan hanya karena keadaan ekonomi atau masa lalu yang kelam.
Sekolah Rakyat adalah ruang pemulihan, ruang pemberdayaan, dan ruang masa depan,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa program ini harus menjadi titik awal dari reformasi pendidikan yang lebih luas, mencakup penguatan kualitas guru, kurikulum kontekstual, dan lingkungan belajar yang aman dan mendukung.
Eko menambahkan, jika program ini dijalankan secara konsisten dan transparan, Palembang bisa menjadi pionir nasional dalam pendidikan berbasis keadilan sosial.
“Sekolah Rakyat harus menjadi ikon pendidikan progresif di Indonesia. Kota ini punya sejarah panjang dan identitas kuat, kini saatnya Palembang menunjukkan bahwa pembangunan manusia adalah prioritas utama,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Eko Wahyudi mengajak seluruh komponen masyarakat mulai dari tokoh agama, pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga sektor swasta untuk ikut mengambil bagian dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini.
“Jangan biarkan program ini berjalan sendiri. Ini milik kita bersama. Mari kita jaga, kawal, dan pastikan Sekolah Rakyat benar-benar menjadi cahaya harapan bagi generasi masa depan Palembang yang cerdas, inklusif, dan bermartabat,” pungkasnya.
