MURATARA SUMSELJARRAKPOS com-
Di tengah meluasnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), sorotan tajam kini tertuju kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muratara. Aktivis Milenial Silampari mempertanyakan diamnya para wakil rakyat atas penderitaan warga, terutama terkait pencemaran lingkungan dan krisis air bersih di Muratara.
Ketidakpedulian DPRD Muratara dalam menyuarakan aspirasi rakyat dinilai mencurigakan. Muncul dugaan kuat bahwa ada oknum anggota dewan yang justru ikut bermain dalam pengelolaan tambang emas ilegal. Hal ini dinilai menjadi alasan utama mengapa tak ada satu pun suara protes atau upaya advokasi dari lembaga legislatif terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini.
“Seperti sudah kenyang dengan hasil pendapatan sendiri, jangan-jangan ada juga yang ikut terlibat dan menikmati hasil tambang ilegal. Kalau memang ada keterlibatan oknum DPRD, wajar saja mereka bungkam. Mereka sudah kenyang dengan penghasilan dari aktivitas itu,” ujar Aqil Aktivis Milenial Silampari, Sabtu, 12/7/2025.
Ia mengungkapkan, Kondisi ini menciptakan kekecewaan yang semakin mendalam di tengah masyarakat Muratara yang mengalami penderitaan. Kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai lembaga yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan rakyat kini berada di titik nadir.
“Saat ini belum ada suara dari anggota DPRD kabupaten Muratara yang menyatakan peduli terhadap jeritan dan penderita rakyat. Sepertinya lembanga DPRD Muratara seperti Macan Ompong,”cetusnya.
Selain itu, ia juga mendesak agar aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, bertindak tegas. Tidak hanya menindak pelaku tambang emas ilegal di lapangan, tapi juga mengusut dan mengungkap siapa saja oknum yang menjadi beking atau penyokong operasional tambang emas ilegal, termasuk jika terbukti melibatkan pejabat lainya.
“Kami berharap aparat penegak hukum tidak tebang pilih. Siapa pun yang terlibat, entah itu pengusaha, aparat, atau oknum DPRD sekalipun, harus diusut dan ditindak secara tegas. Pembiaran selama ini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu juga, agar pihak aparat penegak hukum Kepolisian Polres Muratara dan Kapolda Sumsel untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap jaringan tambang emas ilegal di Muratara. Ia juga menilai bahwa selama aparat tidak berani menyentuh “aktor besar” di balik tambang emas ilegal, maka kerusakan lingkungan akan terus berlanjut dan korban utamanya tetap rakyat kecil. (Snd)
