PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Usai menggelar aksi demo di DPRD Provinsi Sumsel, puluhan warga Selat Punai, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus Palembang kembali megeruduk Kantor Gubenur Sumsel, terkait aktivitas loading batu bara PT RMK Energy.
Massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Warga Gandus (IKSOWDUS) bersama Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan (YBH SSB) ini awalnya, keterwakilan dari pihak DLHP Sumsel yang hendak menemui massa aksi.
Namun, warga mendesak agar Gubenur Sumsel Herman Deru untuk turun langsung menemui mereka. Karena mereka ingin Gubernur Sumsel langsung mendengarkan keluh kesah terkait aktivitas PT RMK Energy yang tetap beroperasi walau telah disegel.
Sebelum warga memaksa masuk, warga sempat duduk berpanas-panasan, merasa Gubenur Sumsel tidak kunjung menemuinya, warga akhirnya masuk ke dalam kantor Gubernur Sumsel untuk tetap menyampaikan orasi mereka.
“Kami menduga kuat jangan-jangan Gubernur Sumsel ada main mata dengan pihak perusahaan, sehingga PT RMK Engery terkesan kebal hukum. Kenapa tidak turun menemui kami,”ungkap Dedy Irawan selaku koordinator aksi saat menyampaikan orasinya di Kantor Gubernur Sumsel, pada Senin (28/08/23).
Koordinator Lapangan, Angga Saputra menambahkan, aksi ini merupakan kali keduanya mereka lakukan terkait aktivitas loading batu bara PT RMK. Namun, pada aksi tersebut mereka hanya ditemui oleh perwakilan DLHP Sumsel.
“Kami ingin bertemu Gubernur mendengarkan aspirasi kami. Kalau tidak turun, jangan paksa kami bertindak lebih,”ujar Angga.
Sementara itu, salah satu perwakilan warga Selat Punai, Fikri bahwa pihaknya selaku warga yang mengalami dampak langsung dari aktivitas loading batu bara PT RMK melakukan aksi yang ke dua kalinya.
Pada aksi pertama berlangsung di gedung DPRD Sumsel dan disambut oleh ketua DPRD Anita Noeringhati. Mereka langsung menyuarakan agar izin PT RMK dicabut.
“Kami disambut Ketua DPRD Sumsel, kami juga sangat berharap dari Pak Gubernur Sumsel mendengarkan suara rakyat. Siang malam kami menghirup debu. Mohon Gubernur hadir di tengah kami,” ungkap Fikri.
Akhirnya, para pendemo ditemui langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Dirinya berjanji akan membentuk tim khusus yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel serta Biro Hukum untuk menindaklanjuti keluhan warga Selat Punai yang melakukan aksi protes.
Menurutnya, polusi udara saat ini menjadi isu yang menyita perhatian masyarakat. Terutama ketika Ibu Kota negara, Jakarta diserang oleh debu maupun asap.
“Saya minta tim DLHP Sumsel turun, libatkan mereka masyarakat. Mereka bisa menunjukkan dimana sih lokasi terdampak. Bawa alat pengukur ISPU, jadi jangan sampai kita digugat orang juga,” ujar Deru.
Bila hasil rekomendasi tim itu keluar, Deru akan mengambil keputusan terkait PT RMK Energy .
“Kita cek, apakah ini (debu) jemaah atau sikok (satu perusahaan), kalau sikok (satu) entenglah kita tinggal gunting (cabut izin). Kita harus menghasilkan rekomendasi, apa sih solusinya. Kalau tidak ada solusinya, kesehatan orang terganggu terus kita selesaikan (cabut izin RMK),” tegasnya. (***)
