PALEMBANG SUMSEL JARRAKPOS, – Polemik pendidikan di Sumatera Selatan tak kunjung reda. Setiap tahun, persoalan penerimaan siswa baru memantik kegaduhan. Biaya pendidikan disebut-sebut kian melambung. Keluhan orang tua murid menumpuk. Namun di tengah riuhnya masalah itu, publik justru bertanya: di mana Dewan Pendidikan Sumsel?
Lembaga yang semestinya menjadi penyeimbang kebijakan pemerintah di sektor pendidikan tersebut dinilai tak menunjukkan gaungnya.
Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Dewan Pendidikan memiliki mandat strategis sebagai pemberi pertimbangan, pengawas, pendukung kebijakan, sekaligus mediator antara masyarakat dan pemerintah.
Artinya, setiap gejolak kebijakan pendidikan—mulai dari sistem penerimaan siswa baru, transparansi pembiayaan, hingga konflik internal dunia pendidikan—semestinya mendapat atensi dan rekomendasi resmi dari lembaga tersebut.
Deputy K-MAKI, Feri Kurniawan, secara terbuka melontarkan kritik keras. Ia menyebut Dewan Pendidikan Sumsel terkesan “mati suri” di tengah kompleksitas persoalan pendidikan.
“Anggota Dewan Pendidikan seharusnya orang-orang yang peduli terhadap dunia pendidikan dan mampu menyelesaikan polemik yang terjadi. Kalau tidak, lembaga ini hanya akan jadi pelengkap administratif,” kata Feri. Jum’at (13/2/2026).
Feri juga menyinggung soal proses penunjukan anggota yang dinilai berpotensi sarat kepentingan.
“Jangan karena keinginan posisi jabatan, lalu yang ditunjuk justru orang-orang dekat Kepala Daerah. Ini soal kompetensi dan integritas, bukan soal kedekatan,” ujarnya.
Menurutnya, situasi ini berbahaya jika dibiarkan. Sumatera Selatan, kata dia, berpotensi masuk dalam kategori daerah dengan biaya pendidikan tinggi, namun belum tentu diiringi peningkatan mutu.
“Sumsel mungkin masuk zona merah pendidikan berbiaya tinggi. Tapi apakah mutunya sudah memenuhi standar nasional, apalagi internasional? Ini yang perlu dijawab,” pungkas Feri. (WNA)
