BANYUASIN SUMSEL JARRAKPOS.COM. – Ancaman bencana di Kabupaten Banyuasin kian mengkhawatirkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah wajib melakukan peringatan dini secara cepat dan tepat. Menindaklanjuti hal itu, Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P., memimpin langsung Rapat Koordinasi Penetapan Desa/Kelurahan Rawan Bencana di ruang rapat Sekda, Rabu (17/9).
Dalam sambutannya, Netta mengungkapkan bahwa seluruh kecamatan di Banyuasin tergolong rawan bencana. “Tingkat bencana di Banyuasin itu tinggi. Jadi mari kita bersinergi seperti rapat hari ini. Bagaimana cara menanggulangi dan mitigasi? Kepala Desa harus melaporkan setiap kejadian bencana di desa masing-masing. Jangan sampai kita tahu dari media luar. Kita harus cepat penanggulangannya,” tegasnya.
Netta juga mengingatkan pentingnya menjaga peralatan penanggulangan bencana. “Perlu menjaga alat-alat yang digunakan untuk menanggulangi bencana, jangan sampai digunakan untuk keperluan pribadi,” ujarnya memperingatkan.
Sementara itu, Kepala BPBD Banyuasin, Reza Agust Perdana, S.E., M.Si., membeberkan data bencana di Banyuasin. Ada tiga jenis bencana utama yang terjadi, yakni cuaca ekstrem, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutlaban). Sepanjang 2021–2025 tercatat 243 kejadian bencana: karhutlaban 172 kejadian, cuaca ekstrem 51 kejadian, dan banjir 19 kejadian.
“Dampak bencana di Kabupaten Banyuasin tahun 2021–2025 untuk karhutlaban mencapai 904 hektare dengan 24.784 jiwa terdampak. Dampak cuaca ekstrem menyebabkan 561 unit rumah rusak dan 2.130 jiwa terdampak,” ungkap Reza.
Saat ini, terdapat 79 desa rawan bencana di Banyuasin. Dari jumlah itu, baru 47 desa yang difasilitasi peralatan pencegahan bencana, sementara 32 desa lainnya belum mendapat fasilitas memadai.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting pemerintah daerah dalam memperkuat sistem mitigasi bencana agar penanggulangan bisa dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.(WT)
