PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Persoalan banjir dan genangan air di Kota Palembang kembali menjadi sorotan serius. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh stakeholder.
Hal itu disampaikan Ratu Dewa saat membahas langkah strategis penanganan banjir bersama berbagai pihak, termasuk komunitas, pemerintah provinsi, Balai Sungai hingga instansi terkait lainnya. Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, persoalan banjir di Palembang bukan masalah baru. Bahkan, sejak zaman kolonial Belanda tahun 1932, Kota Palembang sudah menghadapi persoalan genangan air.
“Tidak mungkin persoalan banjir ini selesai hanya dalam satu tahun atau dua tahun. Sejak tahun 1932, Palembang memang sudah mengalami banjir. Jadi penyelesaiannya harus serius dan berkelanjutan,” kata Ratu Dewa.
Ia menjelaskan, penyebab banjir tidak hanya berasal dari faktor alam, tetapi juga dipicu oleh faktor manusia. Salah satunya adalah perilaku membuang sampah sembarangan yang menyebabkan saluran drainase tersumbat.
Selain itu, sedimentasi, minimnya pengerukan drainase, hingga kurang optimalnya pemeliharaan pompa air juga menjadi penyebab utama terjadinya genangan di berbagai titik kota.
“Kalau saluran tersumbat sampah, eceng gondok, sedimen tidak dibersihkan, maka air tidak bisa mengalir. Ini harus kita benahi bersama,” jelasnya.
Ratu Dewa juga menyoroti persoalan pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Sumsel, hingga Balai Sungai. Menurutnya, banyak titik genangan berada di jalan maupun drainase yang bukan menjadi kewenangan Pemkot Palembang.
“Ada kewenangan provinsi, ada kewenangan pusat melalui Balai Sungai. Jadi semua harus terintegrasi, tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi drainase di sejumlah titik yang ukurannya tidak memadai akibat pembangunan lama dan baru yang tidak sinkron. Bahkan di beberapa lokasi, gorong-gorong hanya berdiameter setengah meter sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.
Saat ini, Pemerintah Kota Palembang telah memetakan sedikitnya 11 titik genangan kritis yang menjadi prioritas penanganan cepat. Beberapa di antaranya berada di kawasan Sukarami, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Kemuning, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, Jakabaring hingga Gandus.
Tak hanya fokus pada infrastruktur, Ratu Dewa juga menyiapkan langkah tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Pemkot Palembang bahkan akan memberikan sanksi tegas berupa denda hingga sanksi sosial bagi pelanggar. Sebaliknya, warga yang melaporkan pelaku pembuangan sampah liar akan diberikan hadiah atau bentuk penghargaan tertentu.
“Kita sudah tanda tangani surat keputusan dan regulasinya. Jadi masyarakat yang melapor akan kita beri apresiasi. Yang penting ada bukti,” ungkapnya.
Untuk mendukung pengawasan, Pemkot Palembang akan memasang CCTV di sejumlah titik strategis, termasuk di kawasan drainase dan kolam retensi.
Di sisi lain, Pemerintah Kota juga akan memperkuat armada penanganan banjir dengan pengadaan alat berat baru. Saat ini hanya dua alat berat yang berfungsi optimal, sementara kebutuhan pengerukan drainase terus meningkat.
“Tahun depan kita prioritaskan penambahan alat berat sampai sekitar 10 unit untuk pengerukan sedimentasi dan normalisasi drainase,” katanya.
Tak berhenti di situ, proyek besar penanganan banjir juga segera dimulai pada awal Juni mendatang. Proyek tersebut meliputi restorasi sungai, pelebaran dan pendalaman drainase, pembangunan tanggul, hingga penambahan kolam retensi.
Salah satu kawasan prioritas berada di jalur Simpang Polda hingga pompanisasi Bendung. Proyek itu diharapkan mampu mengurangi genangan di wilayah Ilir Barat, Kemuning dan sekitarnya.
“Kalau ini berjalan sesuai rencana, Insya Allah bisa meminimalisir banjir di beberapa kecamatan rawan,” jelasnya.
Selain penanganan banjir, Pemkot Palembang juga mulai mengatur rekayasa lalu lintas di kawasan atas Ampera hingga Simpang Air Mancur, khususnya pada jam sibuk pagi hari.
Petugas Dishub dan kepolisian akan ditempatkan secara maksimal di lapangan guna mengurai kemacetan yang sempat terjadi akibat kurangnya sosialisasi sebelumnya.
Ratu Dewa berharap seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam menjaga lingkungan agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap tahun.
“Penanganan banjir ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” tandasnya. (WNA)
