PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Tak sedikit warga dan para pedagang kaki lima di Palembang, seperti penjual pecel lele, nasi goreng, bakso, cilok, hingga mie tektek, kini kesulitan mendapatkan gas subsidi.
Hal tersebut, sering dengan kebijakan pemerintah yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg sejak 1 Februari 2025.
Situasi ini mendorong sejumlah warga dan pedagang kecil atau pedagang kaki lima mengadukan keluh kesah mereka kepada Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, SE.Ak., SH., yang turun ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat.
Para pedagang meminta agar kebijakan ini dievaluasi dan pemerintah segera mencari solusi agar gas subsidi tetap mudah diakses.
Keluhan tersebut, seperti di ungkapkan salah satu penjual pecel lele di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Dirinya mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain karena stok gas sering kosong.
“Biasanya saya beli di pengecer dekat rumah, tapi sekarang sudah dilarang. Saya harus cari ke pangkalan, tapi di sana sering habis. Kalau gas tidak ada, saya tidak bisa masak, tidak bisa jualan,” keluh pedagang tersebut saat berjumpa dengan Andreas.
Hal serupa juga di ungkapkan seorang penjual nasi goreng di kawasan Ilir Timur II, menyampaikan kebijakan yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg di khawatirkan justru memicu kenaikan harga di pasar gelap.
“Dulu beli di pengecer memang lebih mahal sedikit, tapi setidaknya ada. Sekarang, di pangkalan antre panjang, dan kalau telat sedikit, habis. Pedagang kecil seperti kami jadi semakin sulit,” ujarnya kepada Andreas.
Keluhan serupa juga datang dari penjual mie tetek di Kawasan Benteng Kuto Besak, yang mengaku terpaksa mengurangi jam operasional karena sulit mendapatkan gas.
“Biasanya saya buka sampai tengah malam, sekarang sering tutup lebih cepat karena gas habis. Kalau terus begini, pendapatan saya turun, keluarga saya kena dampaknya,” ungkapnya.
Andreas Okdi Priantoro: Pemerintah Harus Bertindak Cepat
Mendengar keluhan langsung dari pedagang kecil, Andreas Okdi Priantoro menegaskan bahwa kebijakan ini seharusnya tidak diterapkan tanpa persiapan matang.
“Saya melihat sendiri bagaimana warga dan pedagang kesulitan mendapatkan gas. Pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi di lapangan. Jangan hanya membuat aturan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pemerintah yang seolah menutup mata terhadap masalah distribusi gas subsidi.
“Jika stok gas elpiji 3 kg benar-benar aman seperti yang diklaim pemerintah, kenapa masih banyak warga yang kesulitan? Jangan hanya percaya laporan di atas kertas, tapi turun ke lapangan dan lihat sendiri kondisinya,” katanya.
Desakan Evaluasi dan Solusi Konkret
Andreas mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ini dan memastikan distribusi gas subsidi berjalan lancar.
“Kalau pengecer dihapus, pastikan ada alternatif yang tidak menyulitkan masyarakat. Tambah pangkalan, perketat pengawasan, dan pastikan harga tetap stabil,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami cara mendapatkan gas subsidi sesuai mekanisme baru.
“Banyak warga yang bingung harus bagaimana setelah pengecer dilarang. Pemerintah harus turun langsung, berikan edukasi yang jelas, dan pastikan kebijakan ini tidak merugikan rakyat kecil,” pungkasnya.
Andreas berjanji akan terus memperjuangkan aspirasi warga dan pedagang kecil agar pemerintah segera mengambil langkah nyata sebelum dampaknya semakin meluas.
