PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau Rumah Susun (Rusun) Mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri), Selasa (10/2/2026).
Peninjauan ini menandai sorotan pemerintah pusat terhadap efektivitas pembangunan hunian vertikal pendidikan — sektor yang selama ini kerap berhenti pada serapan anggaran, bukan pada tingkat pemanfaatan.
Kunjungan AHY dilakukan setelah rapat koordinasi di Griya Agung Palembang bersama jajaran pemerintah daerah. Dalam pertemuan itu, isu utama yang ditegaskan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi keberlanjutan fungsi infrastruktur pendidikan.
“Pembangunan rumah susun bukan sekadar berdiri, tetapi harus hidup dan memberi manfaat nyata. Jangan sampai jadi bangunan kosong tanpa pengelolaan,” kata AHY.
Bukan Hanya Tempat Tidur
Rusun Unsri terdiri dari 43 kamar dengan kapasitas empat mahasiswa per kamar, serta dua unit khusus mahasiswa disabilitas yang dirancang ramah difabel. Fasilitas tersebut telah diserahterimakan ke pihak universitas.
Namun bagi AHY, indikator keberhasilan bukan pada jumlah kamar, melainkan dampaknya terhadap kualitas hidup mahasiswa.
Hunian mahasiswa, menurut dia, adalah bagian dari infrastruktur penunjang pendidikan yang sering luput dari perhatian kebijakan.
Padahal, mahasiswa perantau — dari Papua, daerah 3T, hingga mahasiswa internasional — menghadapi tantangan biaya hidup dan akses hunian.
“Kita bicara konsentrasi belajar. Sanitasi, ventilasi, kenyamanan tidur itu bukan detail kecil. Itu fondasi kualitas SDM,” ujar AHY.
Model Nasional atau Proyek Lokal?
AHY menyebut Rusun Unsri berpotensi menjadi model pengembangan hunian mahasiswa nasional. Namun tantangan utamanya ada pada tata kelola.
Rektor Unsri, Prof. Taufiq Marwah, menyatakan rusun diprioritaskan bagi mahasiswa non-menatap jangka panjang seperti peserta program khusus, mahasiswa asing, atau agenda akademik sementara.
Skema ini menunjukkan model hunian semi-transit — pendekatan yang dinilai lebih adaptif terhadap mobilitas mahasiswa.“Kami ingin fasilitas ini inklusif dan terjangkau,” kata Taufiq.
Data di sejumlah daerah menunjukkan, rusun pendidikan kerap terkendala pada: pengelolaan pasca-serah terima,
biaya operasional,
skema sewa yang tak jelas,
hingga minimnya sosialisasi ke mahasiswa.
Karena itu, pernyataan AHY tentang koordinasi lintas sektor menjadi krusial.
“Saya mengoordinasikan agar pembangunan perumahan dan rusun benar-benar digunakan, bukan sekadar selesai dibangun,” katanya.
Palembang sebagai Kota Pendidikan
Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menilai keberadaan rusun mahasiswa memperkuat posisi Palembang sebagai kota pendidikan.
Namun pengamat menilai, keberhasilan program akan ditentukan pada konsistensi pengelolaan, bukan pada seremoni peresmian.
Kunjungan AHY ke Unsri memperlihatkan satu hal: pemerintah mulai menggeser narasi dari pembangunan fisik ke kebermanfaatan. .(WNA)
