PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS – Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) terutama BUMN yang berlokasi di daerah harus lebih dikontrol.
Demikian antara lain disampaikan Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. Drs A Fatoni, MSi saat menerima audiensi pengurus Forum CSR Sumsel yang dipimpin oleh Dr Hadi Prayogo, M. Ikom, Selasa (21/11/2023) di ruang kerja Gubenur Sumsel.
Menurut Fatoni, kecenderungan BUMN itu termasuk seperti Pusri, Pertamina, dan Semen Baturaja, serta PT BA lebih mengutamakan kawasan ring 1, sebatas kabupaten/kota lokasi usahanya.
Padahal, idealnya penyaluran CSR itu juga dalam lingkup Provinsi.
“Saya juga baru menerima audiensi pihak Semen Baturaja. Mereka juga cenderung lebih mengutamakan kawasan ring 1, meliputi Ogan Komering Ulu (OKU), Palembang, dan Panjang, ” tambahnya.
Seyogyanya, mereka juga memperhatikan kebutuhan dan persoalan yang ada di luar lingkup ring 1.
Selain soal perbatasan bantuan berdasarkan ring wilayah, Fathoni juga menyarankan agar bukan hanya BUMN dan perusahaan swasta nasional saya yang diajak membicarakan penyaluran CSR.
“Melainkan juga BUMD dan perusahaan swasta daerah. Sehingga masyarakat dan pembangunan daerah bisa lebih tersentuh,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur juga mempertanyakan kenapa pihak BUMN dan perusahaan swasta lainnya seperti main di belakang layar di pengurusan Forum CSR.
“Mana, yang dari PT BA, Pusri, Semen Baturaja, juga Bank Sumsel. Kok sepertinya bersembunyi. Mestinya mereka jadi yang utama nih, biar tambah gagah forum CSR,” katanya.
Ketua Forum CSR saat audiensi didampingi Dr Sri Rahayu SE MM, Wakil Ketua, Hj Leni Triana Bendahara, Muhamad Nasir, M Pd (Kabid Humas dan Publikasi), Adv M Arwadi, SH, MH, C Me (Kabid Hukum dan Publikasi), dan Farliza Hendrawan (Bidang Humas dan Publikasi).
Dalam kesempatan itu, Hadi Prayogo menyampaikan keinginannya agar Gubernur bersedia melantik dan mendukung program CSR.
“Kami juga akan memberikan penghargaan kepada BUMN dan perusahaan swasta serta perorangan yang dinilai telah banyak berkontribusi terhadap penyaluran CSR di Sumsel, ” paparnya.
Menanggapi pemberian penghargaan, Pj Gubernur menyarankan agar juga diumumkan mereka yang belum memperhatikan serta berpartisipasi terhadap penyaluran CSR.
Menyoroti keberadaan Forum CSR, Fathoni menyarankan juga agar bisa berdampingan dengan Forum CSR yang ada di Bappeda.
“Yang di Bappeda, mengurusi CSR untuk fisik, sementara yang di Dinas Sosial lebih fokus pada penyaluran di bidang sosial,” tambahnya.
Nanti bisa dilebur lagi dan berhimpun antara CSR yang membidangi pembangunan fisik dan sosial.
“Sehingga nantinya bisa lebih tajam. dan fokus serta membuat penyaluran CSR lebih transparan,” sarannya.
Untuk diketahui Dr Hadi Prayogo terpilih sebagai Ketua Forum CSR Sumsel masa kepengurusan 2023-2028 dalam Musda di Kantor Dinas Sosial Sumsel, Jumat (15/9/2023).
Hadi yang sebelumnya adalah Wakil Ketua Forum CSR Sumsel disepakati untuk melanjutkan kepemimpinan Forum CSR Sumsel periode mendatang.
Hadir secara online via zoom adalah mantan Ketua Forum CSR Sumsel periode lalu yang saat ini menjadi Wakil Ketua Umum CSR Indonesia pusat J Rianthony Nata Kesuma, perwakilan dari Forum CSR Indonesia pusat yang juga Wakil Ketua Umum Muhammad Satria serta sejumlah perwakilan perusahaan BUMN dan swasta nasional yang berlokasi di Sumsel.
Hadir juga secara offline Kepala Dinas Sosial Sumsel H Mirwansyah SKM MKM. Selain kepengurusan lama, hadir juga secara online dan offline perwakilan BUMN dan swasta nasional di Sumsel antara lain dari PT Pusri, PT Pertamina, PT Bukit Asam, Bank Sumsel Babel, Bulog dan lainnya.
Dalam Musda yang dipimpin Dr Sri Rahayu SE MM dan Abdullah Rasjid SE MSi tersebut akhirnya menyepakati Hadi yang sehari-hari Senior Editor Sriwijaya Post ini sebagai ketua baru sekaligus menjadi Ketua Formatur Pembentukan Pengurus Forum CSR Indonesia Sumsel periode 2023-2028 dalam waktu satu bulan sejak terpilih.
