MUBA, SUMSELJARRRAKPOS – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Peduli Tambang menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk aksi solidaritas di depan Kantor Bupati dan DPRD Musi Banyuasin (Muba), Selasa (26/9/2023).
Koalisi gabungan dari pekerja/buruh, sopir tambang, mahasiswa dan Pemuda Muda Peduli Tambang itu, sebagai respon terhadap demonstrasi Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (21/9/2023) pekan lalu, yang mendesak Gubernur Sumsel dan Bupati Muba menutup aktivitas tambang dan jalan tambang Kabupaten Muratara dan Kabupaten Muba.
Koordinator Aksi Koalisi Peduli Tambang, Prasetya SH di dampingi oleh Khoirul, SH, Surya Dharma, dan Arrahman dalam tuntutannya mengatakan bahwa pihaknya meminta kepada Pj Bupati Muba dan Ketua DPRD Muba untuk menyatakan sikap menjamin keberlangsungan sektor pertambangan dan angkutan tambang di wilayah Muba.
“Kami meminta Pj Bupati Muba dan Ketua DPRD Muba untuk memperhatikan nasib ribuan pekerja tambang dan para buruh harian lepas, serta masyarakat yang menggantungkan hidup pada perusahaan pertambangan yang terancam kehilangan mata pencarian,” ujar dia.
Kemudian, kata Prasetya, Koalisi Pekerja Tambang juga meminta Pj Bupati Muba dan Ketua DPRD Muba untuk mendukung sektor pertambangan, karena sangat membantu perekonomian nasional dan kesejateraan masyarakat.
Terkait aksi dari LSM Gempita di Kantor Gubernur Sumsel pekan lalu itu, ungkap Prasetya, adalah upaya untuk mengalihkan isu yang diduga ada aktor dibelakang layer, yang terindikasi kuat ada kepentingan pihak PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB), yang mencoba menganggu kegiatan penambangan dan angkutan tambang yang telah beroperasi sepuluh tahun lebih.
“Aksi ini kami lakukan sebagai wujud solidaritas dan untuk membela kepentingan banyak pihak yang menggantungkan hidupnya di sektor pertambangan,” ungkap dia.
Koalisi Peduli Tambang, jelas Prasetya, menduga ada penyimpangan dan penggiringan isu untuk menggiring DPRD Muba dan Bupati Muba agar mempersoalkan jalan tambang yang ada di Muba.
“Kami mengharapkan Pemkab Muba dan DPRD Muba mendukung dan membantu iklim investasi dengan memberi perlindungan khusus pada sektor tambang/jalan tambang. Janganlah ada gangguan sedikitpun karena ribuan orang bergantung pada Industri tambang tersebut dan sebagiannya ada warga masayarakat Muba itu sendiri,” tegas dia.
Sementara, Koordinator Lapangan (Korlap) Koalisi Peduli Tambang, Khoirul SH menegaskan, mendesak DPRD Muba jangan mencari-cari kesalahan PT MMJ (pihak jalan tambang) dan jangan terlalu memihak ke PT SKB yang tidak mengetahui kebenarannya.
“Kami menuntut pihak DPRD untuk netral dan berpihak pada ribuan pekerja dan sopir angkutan tambang yang bekerja untuk anak dan istrinya,” tegas dia.
Selanjutnya peserta aksi meminta khusus kepada oknum-oknum Organisasi Kemasyarakatan dan LSM di Muba untuk jangan diperbudak dan diperalat oleh pihak-pihak yang nantinya berdampak pada hancurmya pekerjaan mereka sebagai pekerja tambang.
Diujung orasinya, Koalisi Peduli Tambang menyatakan, akan datang lagi bersama ribuan demonstran gabungan dari buruh, sopir angkutan tambang, mahasiswa, pemuda dan semua kelompok yang peduli dengan kepentingan pekerja tambang.
Usai menyampaikan aspirasinya, Koordinator Aksi Koalisi Peduli Tambang menyerahkan pernyataan sikap kepada perwakilan Pemkab Muba yang diterima Kepala Dinas SDM Muba, Uganda dan Staf Fasilitasi DPRD Muba, Husin. (***)
