Berita

Wartawan Diduga Dihalangi Meliput Rakor Penataan Ruang Sumsel, Pintu Ditutup dan Tirai Dijaga

7
×

Wartawan Diduga Dihalangi Meliput Rakor Penataan Ruang Sumsel, Pintu Ditutup dan Tirai Dijaga

Sebarkan artikel ini

 

PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (16/11/2026), diwarnai dugaan pembatasan akses terhadap awak media.

 

Sejumlah wartawan yang berada di lokasi bermaksud melakukan peliputan hingga kegiatan selesai. Namun, saat hendak mengikuti jalannya rapat, akses menuju ruangan justru tertutup. Pintu ruangan terlihat buru-buru ditutup, sementara beberapa pegawai hotel diduga turut menahan bagian hordeng atau tirai sehingga aktivitas di dalam ruangan tidak dapat terlihat dari luar.

 

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, terlebih rapat koordinasi itu masih berlangsung setelah Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meninggalkan lokasi.

 

Sebelumnya, Herman Deru diketahui menghadiri kegiatan tersebut. Setelah gubernur meninggalkan hotel, agenda rapat masih berlanjut. Awak media yang ingin menjalankan tugas jurnalistik pun berupaya mendapatkan informasi dan mengikuti jalannya kegiatan hingga selesai.

 

Namun, belum diketahui secara pasti siapa pihak yang menginstruksikan penutupan pintu maupun pembatasan pandangan melalui tirai tersebut.

 

Peristiwa ini memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah rapat tersebut memang ditetapkan sebagai kegiatan tertutup untuk media? Apakah terdapat instruksi khusus dari penyelenggara, atau ada pertimbangan lain yang menyebabkan wartawan tidak dapat mengakses ruang rapat?

 

Padahal, Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang merupakan agenda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang membahas penataan ruang serta sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah. Pembahasan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik sehingga informasi mengenai pelaksanaannya patut diketahui masyarakat.

 

Pers memiliki fungsi mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi sebagaimana dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, apabila terdapat pembatasan peliputan, penyelenggara semestinya menyampaikan alasan dan ketentuan secara jelas kepada awak media.

 

Keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terlebih, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan fasilitas kegiatan pemerintahan.

 

Kini, penjelasan dari Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan selaku penyelenggara sangat dinantikan. Termasuk klarifikasi dari manajemen Hotel Swarna Dwipa mengenai pihak yang menginstruksikan penutupan pintu dan penghalangan pandangan melalui tirai.

 

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak penyelenggara maupun manajemen hotel terkait alasan pembatasan akses peliputan tersebut. (WNA)