PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, mendesak Bupati Musi Banyuasin (Muba) mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris PT Petro Muba. Desakan itu muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan BUMD tersebut sepanjang periode 2020–2024.
Ade menilai, persoalan tata kelola internal PT Petro Muba perlu segera dituntaskan sebelum perusahaan daerah itu diberi ruang lebih luas dalam pengelolaan sumur minyak rakyat di kawasan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli, Kabupaten Muba.
Menurut Ade, hasil pemeriksaan BPK mencatat sedikitnya 11 temuan dan 21 permasalahan dengan nilai penyimpangan serta potensi kerugian daerah mencapai Rp24,02 miliar. Temuan tersebut mencakup indikasi penggelembungan dan pemborosan anggaran sebesar Rp7,92 miliar.
Selain itu, terdapat dugaan kelebihan pembayaran gaji dan fasilitas direksi serta komisaris sebesar Rp889 juta yang disebut melampaui ketentuan Keputusan Bupati. BPK juga mencatat dugaan penggunaan kas PT Muba Link untuk kepentingan pribadi sebesar Rp271 juta serta kerugian akibat pemberian fasilitas tanpa pengawasan senilai Rp1,14 miliar.
“Pemkab Muba sebagai pemegang saham pengendali tidak boleh tinggal diam. Temuan kelebihan pembayaran gaji dan fasilitas pimpinan perusahaan yang mencapai Rp889 juta ini harus menjadi dasar untuk mengevaluasi manajemen. Apalagi, pembayaran tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan kepala daerah,” ujar Ade kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).
Ia mengatakan, persoalan keuangan PT Petro Muba tidak berhenti pada pembayaran gaji dan fasilitas pimpinan. Perusahaan tersebut juga tercatat memiliki tunggakan pajak sebesar Rp13,77 miliar serta piutang macet pada anak usahanya, PT MEP, yang mencapai Rp43,31 miliar.
Ade menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap manajemen dan sistem pengawasan perusahaan daerah. Ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sebelum mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan sektor minyak rakyat.
“Bagaimana mungkin perusahaan daerah yang masih dibebani persoalan pajak dan piutang puluhan miliar justru membuka ruang konflik baru dalam pengelolaan minyak rakyat? Seharusnya manajemen terlebih dahulu membenahi kondisi keuangan dan menyelesaikan rekomendasi audit BPK,” katanya.
Selain persoalan keuangan, Ade juga mempertanyakan dasar hukum keterlibatan PT Petro Muba dalam pengelolaan sumur minyak rakyat di kawasan eks-HGU PT Hindoli.
Ia merujuk kesimpulan rapat Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan DPRD Sumsel pada 3 Juni 2026 yang menindaklanjuti keputusan Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN terkait pencabutan HGU PT Hindoli serta proses pengalihan pengelolaan lahan kepada Badan Bank Tanah untuk kepentingan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Menurut Ade, status dan proses penataan lahan tersebut harus menjadi pertimbangan utama sebelum ada pihak yang mengklaim kewenangan pengelolaan kawasan.
Ia juga menyoroti koordinasi Pemerintah Kabupaten Muba bersama Badan Bank Tanah di Jakarta pada 30 Oktober 2026 terkait pelepasan sukarela HGU PT Hindoli. Dalam pembahasan tersebut, lahan seluas 270 hektare disiapkan sebagai proyek percontohan penataan minyak dan gas bumi (migas) rakyat sekaligus pemulihan lingkungan.
“Jangan sampai kawasan yang sedang dalam proses penataan agraria justru dikuasai atau dikelola tanpa kejelasan dasar hukum. Pemerintah harus memastikan status lahan dan kewenangan masing-masing pihak sebelum mengambil langkah lebih jauh,” ujarnya.
Ade juga mengingatkan aparat penegak hukum agar menerapkan penegakan hukum secara konsisten terhadap aktivitas pengeboran minyak di wilayah Muba. Ia menyinggung aksi masyarakat di Polda Sumsel pada 10 November 2026 serta rencana aksi pemilik sumur minyak rakyat di Kantor Bupati Muba pada Senin (16/11/2026).
Menurut dia, polemik tersebut menunjukkan adanya keresahan masyarakat terkait kepastian hukum dan perlakuan terhadap penambang minyak rakyat.
Ia meminta Kapolda Sumsel dan Kejaksaan menelusuri dokumen kerja sama, mekanisme pengelolaan, serta aliran manfaat ekonomi dalam aktivitas PT Petro Muba di kawasan Hindoli.
Ade juga merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Ia menegaskan, peran BUMD dalam pengelolaan minyak rakyat harus ditempatkan sesuai ketentuan, termasuk sebagai penampung hasil minyak dari sumur masyarakat sesuai persyaratan dan sertifikasi yang berlaku.
“BUMD seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Karena itu, kami mendesak evaluasi manajemen PT Petro Muba dan audit investigatif terhadap pengelolaannya,” kata Ade.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi jajaran direksi PT Petro Muba dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperoleh klarifikasi serta hak jawab atas berbagai temuan dan tudingan tersebut. (*)
