PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPW PGK) Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, menilai persatuan bangsa tidak cukup dibangun melalui seruan kebangsaan. Menurut dia, persatuan harus ditopang oleh keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kesetaraan di hadapan hukum.
Hal itu disampaikan Firdaus dalam Simposium Kebangsaan bertajuk “Menjaga Indonesia: Persatuan, Keadilan dan Masa Depan Bangsa” di UIN Raden Fatah Palembang, Sabtu, 14 November 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang dan Ketua PGK Bursah Zarnubi.
Simposium itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, di antaranya Prof. Dr. Qadariah Barkah, M.H.I., Prof. Dr. Nuni Gofar, M.Si., Prof. Dr. Febrian, S.H., M.Hum., Dr. Syahril Jamil, M.Ag., Dr. Zulfikri Suleman, Ugi Kurnia Gusti, Ph.D., dan Dr. M. Husni Thamrin.
Firdaus yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengatakan, persatuan, keadilan, dan masa depan bangsa merupakan tiga persoalan yang saling berkaitan. Ketiganya tidak bisa dipisahkan dalam upaya menjaga keutuhan Indonesia.
Menurut dia, tantangan persatuan saat ini semakin kompleks seiring terbukanya ruang publik, derasnya arus informasi, dan menguatnya perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memicu polarisasi apabila tidak diimbangi kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.
Namun, Firdaus mengingatkan bahwa persoalan persatuan tidak bisa hanya dilihat dari sisi perbedaan politik maupun pandangan masyarakat. Kesenjangan sosial, ketimpangan kesempatan, dan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum juga menjadi persoalan mendasar yang dapat menggerus kepercayaan publik.
“Tidak mungkin kita terus-menerus berbicara tentang persatuan apabila masyarakat masih merasakan ketimpangan dan ketidakadilan. Persatuan membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Firdaus.
Dalam konteks pembangunan daerah, ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat kecil, serta pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Firdaus juga menilai masa depan Indonesia tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah maupun elite politik. Seluruh elemen masyarakat memiliki peran dalam menentukan arah perjalanan bangsa.
Karena itu, ia mendorong tumbuhnya ruang dialog yang lebih produktif dibandingkan perdebatan yang berujung pada polarisasi. Kritik, menurut dia, perlu disertai gagasan dan solusi agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat.
Ia mengatakan, PGK Sumatera Selatan ingin mengambil bagian dalam membangun tradisi intelektual melalui diskusi, kajian, dan pertukaran pemikiran mengenai berbagai persoalan kebangsaan.
Organisasi, kata dia, tidak seharusnya hanya aktif dalam kegiatan sosial dan organisatoris, tetapi juga perlu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap persoalan daerah maupun nasional.
“Menjaga Indonesia tidak cukup hanya dengan semangat, tetapi juga membutuhkan kualitas pemikiran dan tindakan nyata,” ujarnya.
Firdaus berharap simposium tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi seremonial. Berbagai pandangan yang disampaikan para narasumber diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan gagasan konstruktif untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menegaskan, menjaga Indonesia membutuhkan komitmen bersama yang diwujudkan melalui pemikiran, tindakan, persatuan, dan keberpihakan terhadap keadilan.
“Mari kita menjaga Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan pikiran, tindakan, persatuan, dan keberpihakan terhadap keadilan,” kata Firdaus. (WNA)
