PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Sumatera Selatan menggelar kegiatan Fasilitasi Pendampingan Litigasi bagi Tahanan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Firma Hukum, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Ditjenpas Sumsel tersebut diikuti perwakilan unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan yang membidangi pelayanan tahanan.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat akses tahanan terhadap bantuan dan pendampingan hukum, sekaligus memastikan hak-hak hukum mereka tetap terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sumsel, Dr. Gun Gun Gunawan, melalui kegiatan ini mendorong peningkatan kualitas pelayanan tahanan, khususnya dalam memberikan fasilitasi akses terhadap bantuan hukum. Peran jajaran Pemasyarakatan dinilai penting untuk memastikan tahanan memperoleh kesempatan mendapatkan pendampingan hukum melalui LBH maupun Firma Hukum.
Dalam kegiatan tersebut, Asnedi dan Rinaldi Wijaya dari Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Selatan hadir sebagai narasumber. Keduanya menyampaikan materi mengenai mekanisme fasilitasi pendampingan litigasi oleh LBH dan Firma Hukum, termasuk penguatan pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan hukum kepada tahanan.
Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab mengenai pelaksanaan fasilitasi pendampingan hukum di masing-masing UPT Pemasyarakatan. Forum ini menjadi ruang bagi petugas untuk memahami berbagai mekanisme serta kendala yang mungkin dihadapi dalam memfasilitasi kebutuhan hukum tahanan.
Ketua panitia, Mishbahuddin, turut mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas petugas pelayanan tahanan di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sumsel.
Fasilitasi pendampingan litigasi ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah kepemimpinan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sumsel berupaya memperkuat koordinasi dengan LBH dan Firma Hukum agar akses terhadap bantuan hukum bagi tahanan dapat berjalan lebih optimal.
Pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi aspek penting dalam menciptakan pelayanan Pemasyarakatan yang transparan, humanis, dan berkeadilan. Dengan demikian, status seseorang sebagai tahanan tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (Rill)
