PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang mulai memperkuat perannya dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara Bapas Kelas I Palembang, Pemerintah Kota Palembang, dan Kejaksaan Negeri Palembang di Aula Kejaksaan Negeri Palembang, Selasa (10/11/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang Joni Ihsan, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, dan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Muhammad Nasir.
Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Bapas dalam memperluas keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada sistem peradilan pidana, mulai dari tahapan pra-ajudikasi hingga ajudikasi, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan pembimbingan terhadap terpidana yang menjalani pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.
Plt Kepala Bapas Kelas I Palembang, Joni Ihsan, mengatakan, bahwa kesepakatan tripartit tersebut mengatur pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam pelaksanaan pidana non pemenjaraan.
Hal ini mengacu pada Pasal 342 dan Pasal 349 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 85 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” katanya.
Lebih lanjut Joni ihsan mengungkapkan, Dalam pelaksanaannya, jaksa memiliki kewenangan terkait pelaksanaan putusan dan pengawasan pidana, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab melaksanakan pembimbingan terhadap terpidana.
Kedua fungsi tersebut memiliki kedudukan berbeda, tetapi saling melengkapi untuk memastikan pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan berjalan sesuai ketentuan.
Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah Bapas Kelas I Palembang berhak mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari Kejaksaan Negeri Palembang apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pembimbingan kemasyarakatan terhadap terpidana,” ungkapnya.
Selain itu, Bapas juga berkewajiban menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam sidang pemeriksaan terdakwa dewasa di Pengadilan Negeri berdasarkan usulan pihak terkait.
Joni Ihsan menegaskan, kerja sama ini menjadi tonggak awal semakin luasnya keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, diperlukan kesiapan seluruh jajaran Bapas untuk memahami dan menjalankan tugas sesuai kesepakatan.
Sebagai tindak lanjut, Bapas Kelas I Palembang akan melakukan sosialisasi kepada seluruh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan tugas yang telah disepakati dalam PKS Tripartit tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebatas seremoni, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan.
Pemkot Palembang, kata dia, siap memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut sebagai tindak lanjut regulasi yang berlaku. Ratu Dewa juga mengapresiasi Kejaksaan Negeri Palembang dan Bapas Kelas I Palembang atas terwujudnya kolaborasi tersebut.
Senada, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Muhammad Nasir mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Palembang dan Bapas Kelas I Palembang.
Ia berharap kolaborasi lintas lembaga ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sekaligus memperkuat penegakan hukum yang humanis di Kota Palembang.
Melalui kerja sama ini, Bapas Kelas I Palembang diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan, sehingga penerapan pidana alternatif tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan hukuman, tetapi juga mengedepankan pembinaan, tanggung jawab sosial, dan kesempatan bagi terpidana untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. (WNA)
