PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Minggu (2/8/2026). Musda Sumsel menjadi penutup rangkaian pelaksanaan Musda Partai Golkar di seluruh Indonesia sekaligus forum pengambilan keputusan tertinggi partai di tingkat provinsi.
Dalam pidatonya, Bahlil menyebut Musda memiliki tiga agenda pokok, yakni mengevaluasi laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, menyusun program kerja partai ke depan, serta memilih Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan untuk periode berikutnya.
“Musda adalah bagian terpenting dalam proses konsolidasi dan kerja-kerja partai. Dari forum ini diharapkan lahir pemimpin yang mampu mengemban amanah dan membawa Partai Golkar semakin besar di Sumatera Selatan,” ujar Bahlil.
Ia menilai capaian politik Golkar di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif. Menurutnya, Golkar kini memiliki tiga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumsel, puluhan anggota DPRD kabupaten/kota, serta sejumlah kader yang dipercaya menjadi pimpinan legislatif.
“Capaian ini merupakan modal politik yang baik. Karena itu, kepemimpinan yang lahir dari Musda harus mampu menjaga bahkan meningkatkan prestasi tersebut,” katanya.
Bahlil juga menegaskan bahwa Partai Golkar akan tetap berada di garis depan dalam mendukung program-program pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Golkar harus konsisten menjadi partai yang mendukung kebijakan pemerintah selama tujuannya untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Bantah Isu Kenaikan Harga BBM Subsidi
Dalam konferensi pers seusai pembukaan Musda, Bahlil yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menepis isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ia memastikan harga Solar subsidi maupun LPG bersubsidi tidak mengalami kenaikan.
“Saya tegaskan, tidak ada kenaikan harga BBM subsidi, termasuk Solar subsidi dan LPG bersubsidi,” kata Bahlil.
Ia menjelaskan, yang mengalami penyesuaian hanyalah BBM nonsubsidi karena mengikuti mekanisme pasar dan fluktuasi harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP).
“Kalau harga minyak dunia naik, harga BBM nonsubsidi bisa naik. Kalau turun, ya turun. Sekarang justru sedang turun. Jadi jangan hanya diberitakan ketika naik, tetapi ketika turun juga harus disampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bahlil, pemerintah hanya mengendalikan harga energi yang mendapat subsidi. Sementara harga BBM nonsubsidi ditetapkan sesuai mekanisme pasar sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. (*)
