PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar pelantikan pengurus periode 2025–2029 di Ballroom Hotel Swarna Dwipa, Jalan Tasik, Bukit Kecil, Palembang, Kamis (30/10/2025).
Pengurus baru FPK Sumsel yang dipimpin Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dilantik langsung oleh Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M., disaksikan Kepala Badan Kesbangpol Sumsel, Dr. H. M. Alfajri Zabidi, S.Pd., M.M., M.Pd.I.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menegaskan pentingnya peran FPK sebagai jembatan pemersatu antar kelompok masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan di Bumi Sriwijaya.
“Menjadi pengurus FPK bukan tugas ringan. Di tengah kondisi Sumsel yang kondusif dan dikenal sebagai daerah zero konflik, FPK memiliki tanggung jawab besar untuk terus memperkuat kebersamaan antar elemen masyarakat,” ujar Deru.
Ia juga mendorong FPK agar aktif melakukan sosialisasi lintas budaya, termasuk dalam hal pernikahan antar suku dan interaksi sosial yang memperkuat integrasi.
“Jangan sampai muncul intoleransi dan disintegrasi. Kita semua satu, warga Sumsel, yang harus bersatu membangun daerah ini,” kata Herman Deru.
Usai dilantik, Ketua FPK Sumsel Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin menegaskan kembali komitmennya menjaga Sumsel sebagai provinsi zero konflik. Ia menyebutkan, peran FPK diatur dalam Permendagri Nomor 34 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa setiap daerah harus membentuk forum pembauran mulai dari tingkat provinsi hingga ke desa.
“Seperti pesan Gubernur tadi, menjadi tugas kita untuk memastikan tidak ada miskomunikasi di wilayah Sumsel. FPK hadir agar Sumsel tetap zero konflik, baik dalam urusan suku, agama, ras, maupun budaya,” kata Sultan.
Sultan juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah empat kali dipercaya memimpin FPK Sumsel, sebuah amanah yang ia sebut sebagai tanggung jawab moral dan sosial yang besar.
“Periode pertama saya menjabat tahun 2009–2013. Kini sudah empat periode saya diberikan kepercayaan. Ini amanah luar biasa, yang menuntut dedikasi dan kepekaan terhadap keberagaman masyarakat,” ungkapnya.
Bagi Sultan, posisi FPK ibarat jembatan di tengah jalan: sering dilewati dan diinjak, tetapi tetap kokoh menghubungkan satu pihak dengan pihak lain. “FPK harus menjadi perekat yang menyatukan dan mendamaikan semua perbedaan. Selama semangat itu kita jaga, Sumsel akan tetap menjadi daerah yang damai,” ujarnya.
Sultan menegaskan, capaian Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan zero konflik bukan semata karena ketenangan masyarakat, tetapi karena adanya sistem sosial dan komunikasi yang terus dirawat. “FPK akan terus menjadi motor penggerak pembauran, dari tingkat provinsi hingga RT, mendukung program pemerintah dan menjaga Sumsel tetap harmonis,” tutupnya. (WNA)
