PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, -Pemotongan DAK, DBH dan DAU APBD daerah hingga 40% harusnya disikapi Kepala Daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peningkatan kinerja Bappenda agar maksimal.
“Hampir dapat di katakan BUMD bukanlah mesin cetak uang Pemerintah Daerah tapi malah membebani pendapatan usaha BUMD”, ucap Deputy K MAKI Feri Kurniawan. Jum’at (10/10/2025).
“Hanya beberapa BUMD yang menyumbang pendapatan daerah seperti PDAM dan BUMD tukang tagih uang partisipasi interest minyak dan gas”, lanjut Feri.
“Untuk core bisnis yang berbasis usaha mandiri mungkin hanya bank Sumsel dan bank perkreditan yang masih eksis karena tampungan uang APBD dan gaji ASN”, ungkap Deputy K MAKI itu.
“Disamping tidak punya core bisnis yang menguntungkan, pendapatan usaha habis untuk gaji pengurus perusahaan yang notabene tidak begitu di perlukan”, jelas Feri.
“Kalaupun BUMD di tutup maka Bappenda dapat mentake over semua kegiatan BUMD tanpa perlu memperkejakan Direksi BUMD”, papar Feri kembali.
“Sebaiknya semua kepala daerah kurangi pengurus perusahaan BUMD dan memotong gaji hingga 70% agar ada hasil untuk PAD daerahnya”, pungkas Feri Deputy K MAKI. (*)
