PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, – Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumatera Selatan mendesak Dewan Kehormatan DPRD Kota Palembang dan partai pengusung untuk segera menonaktifkan seorang oknum anggota dewan berinisial IF, yang diduga terlibat dalam praktik pungutan liar dari lahan parkir ilegal di sekitar RS AK Gani dan kawasan Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang.
Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di halaman kantor DPRD Kota Palembang, Kamis, 7 Agustus 2025. Aksi ini merupakan tindak lanjut atas viral nya pemberitaan mengenai dugaan aliran dana ilegal yang diterima oleh IF, yang diketahui merupakan anggota DPRD dari Partai Gerindra.
“Hari ini kami sampaikan bahwa masih saja ada anggota dewan yang mencari uang di pinggir jalan. Kalau itu kebiasaan lama, seharusnya ditinggalkan. Kini saudara IF menyandang status sebagai wakil rakyat, bukan lagi preman parkir,” tegas Deputi K-MAKI Sumsel, Feri Kurniawan.
Menurut Feri, dugaan pungli yang dilakukan IF bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan mencederai amanah rakyat. “Kami mendesak agar dewan kehormatan DPRD dan partai segera menonaktifkan yang bersangkutan. Ini bukan sekadar tindakan tidak etis, tapi mengarah pada tindak pidana,” ujarnya.
Lebih lanjut, K-MAKI menyebut bahwa lahan parkir di kawasan tersebut tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dengan demikian, segala bentuk pungutan di area itu termasuk tindakan ilegal dan tidak menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Hal ini diperkuat oleh pernyataan Tim Investigasi K-MAKI, Rahman Bogel, yang menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dishub Kota Palembang. “Tidak ada kontribusi dari lahan parkir itu ke PAD kota. Artinya jelas, ini pungli. Kami juga memiliki bukti berupa rekaman video dan keterangan jukir yang menyebutkan bahwa setoran harian kepada IF sebesar Rp130 ribu,” kata Rahman.
Rahman juga menyoroti ironi bahwa IF adalah kader partai penguasa di tingkat nasional. “Di mana hati nuranimu, IF? Sebagai anggota dewan, seharusnya engkau menjaga integritas, bukan justru menciptakan preseden buruk bagi lembaga legislatif,” tandasnya.
Sementara itu, Koordinator K-MAKI Sumsel, Boni Belitong, menyayangkan minimnya respon DPRD terhadap kasus yang telah viral selama beberapa hari terakhir. “Kami melihat adanya kecenderungan saling melindungi. Dewan seperti tidak serius menindaklanjuti laporan masyarakat. Jangan sampai Palembang jadi bahan tertawaan nasional karena ulah satu oknum,” ujarnya.
” Jika laporan kami ini tidak ada tindakan konkret dari internal DPRD maupun partai politik terkait. Kami akan melanjutkan ke DPP partai Gerindra pusat.
Kami akan kembali datang minggu depan. Tapi kali ini kami minta agar anggota DPRD yang bersangkutan menemui kami secara langsung, bukan diwakilkan. Kami ingin transparansi dan pertanggungjawaban,” pungkasnya
Aksi K-MAKI ini diterima oleh Kepala Bagian Anggaran dan Pengawasan DPRD Palembang, Junaria, yang berjanji akan meneruskan laporan tersebut kepada Ketua DPRD, Badan Kehormatan, dan Komisi III. “Kami akan cek kebenarannya dan segera ditindaklanjuti. Mohon maaf karena anggota dewan sedang dalam perjalanan dinas di luar kota,” ucapnya.
Di akhir aksinya, K-Maki menyerahkan beberapa surat antara lain untuk: Ketua DPRD Kota Palembang. Dewan Kehormatan. Sekwan. Surat laporan. (WNA)
