BANYUASIN, SUMSELJARRAKPOS – Harga kelapa dalam atau kelapa santan kembali mengalami kejatuhan tajam dalam beberapa bulan terakhir.
Komite Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kelapa (KP3K) Sumatera Selatan menyoroti kondisi ini dan mendesak pemerintah untuk tidak mengorbankan petani demi kepentingan industri.
Setelah sempat mencapai harga tertinggi Rp8.000 per butir di tingkat petani, kini harga kelapa anjlok drastis menjadi Rp4.500 bahkan Rp3.500 per butir di beberapa daerah.
Penurunan ini diduga kuat dipicu oleh desakan asosiasi industri pengolahan kelapa yang meminta pembatasan ekspor, termasuk usulan moratorium hingga pungutan ekspor (PE).
Muhammad Asri, Koordinator KP3K Sumsel sekaligus pengurus Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia, menyatakan penolakan keras terhadap langkah-langkah yang dinilainya hanya menguntungkan industri namun merugikan petani.
“Ini jelas bertentangan dengan semangat menyejahterakan petani. Setelah puluhan tahun baru kali ini petani menikmati harga yang layak, tapi tiba-tiba dihantam isu moratorium dan pungutan ekspor. Akibatnya, harga langsung anjlok,” tegas Asri, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Asri, merosotnya harga tidak semata karena kelimpahan pasokan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor El Nino yang menyebabkan penurunan produksi.
Dalam situasi ini, seharusnya industri bersaing secara sehat dengan eksportir, bukan malah meminta kebijakan yang membebani petani.
“Masalahnya ada di industri yang tidak mampu bersaing harga. Kenapa petani yang harus jadi korban?” kritiknya.
KP3K Sumsel mendesak pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait kelapa.
Asri menekankan pentingnya keberpihakan pada petani melalui program pemberdayaan di sektor hulu seperti rehabilitasi kebun, peremajaan tanaman, dan pemupukan berkelanjutan.
“Permintaan kelapa ke depan, baik dari pasar dalam negeri maupun ekspor, akan terus meningkat. Pemerintah seharusnya memperkuat fondasi produksi petani, bukan malah melemahkan mereka dengan kebijakan yang tidak pro-rakyat,” tegas Asri.
KP3K juga menyerukan agar proses pembuatan kebijakan melibatkan suara petani, bukan hanya mendengar dari pelaku industri.
“Jangan sampai petani hanya dijadikan objek, padahal mereka adalah aktor utama dalam rantai pasok kelapa nasional,” pungkasnya.
