PALEMBANG, SUMSELJARRAKPOS– Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025, polemik lama soal status hukum pengemudi ojek online (ojol) kembali mencuat, terutama terkait tuntutan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).
Ketua DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Sumatera Selatan, Muhammad Asrul Indrawan, mendesak pemerintah segera menghentikan kebingungan status hukum ojol dan memberikan kepastian atas hak-hak kesejahteraan.
“Cukup sudah pemerintah bersikap plin-plan. Kami ini dianggap mitra saat bicara tanggung jawab, tapi giliran hak seperti THR dan jaminan sosial, kami bukan pekerja. Ini ketidakadilan yang terus dipelihara bertahun-tahun,” tegas Asrul, Minggu (2/3/2025).
Asrul menyoroti status “kemitraan” yang penuh abu-abu. Driver dituntut menjaga standar layanan aplikasi, namun di sisi lain, perusahaan bebas memutus kemitraan sepihak tanpa perlindungan hukum, sementara hak dasar seperti jaminan sosial, upah layak, hingga THR diabaikan.
“Kalau kami bukan pekerja, kenapa aplikasi bisa seenaknya suspend akun, turunkan tarif, bahkan memutus akses kerja tanpa proses adil? Tapi saat kami menuntut THR, pemerintah berdalih ini bukan hubungan kerja. Ini ironis dan menyakitkan,” kritiknya.
Asrul menilai negara tak bisa terus berlindung di balik regulasi lama tanpa berani mereformasi aturan. Menurutnya, sebagai tulang punggung ekonomi digital, kesejahteraan driver harus menjadi prioritas.
“Kalau mau ekosistem digital sehat, perlindungan sosial dan hak driver harus dijamin,” tegasnya.
Asrul menekankan penyelesaian polemik ini tak cukup hanya dengan janji THR jelang Lebaran. Diperlukan pembaruan regulasi yang adil, tegas, dan komprehensif.
“Negara jangan cuma muncul saat demo besar atau viral di media sosial. Kami butuh aturan jelas tentang status kerja, sistem bagi hasil yang adil, perlindungan dari suspend sepihak, hingga jaminan sosial. Kalau terus diabaikan, jangan salahkan kalau industri ini makin kacau,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tak gegabah mengeluarkan kebijakan populis tanpa kajian matang yang bisa memicu konflik antara driver dan aplikator.
“Kami tidak anti sistem kemitraan. Tapi kalau disebut mitra, harus ada kesetaraan. Bukan cuma disuruh kerja keras tanpa perlindungan apa-apa. Ramadan ini seharusnya jadi momentum pemerintah menuntaskan polemik ini dengan adil,” pungkasnya. ***
