PALEMBANG , SUMSELJARRAKPOS- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dijadwalkan pada bulan November mendatang, isu politik uang atau money politics masih akan membayangi pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh tokoh masyarakat Sumsel, Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, dalam sebuah acara diskusi di Talk Sriwijaya Community (TSC) bertema “Jelang Pilkada, Fenomena Politik dan Gagasan Urgen di Sumsel”, ” di The Zuri Hotel Transmart, Sabtu (27/4/24).
“Pilkada tak akan jauh dari Pilkada lewat. Di mana praktik politik uang, termasuk sogok-menyogok dan suap-menyuap diprediksi masih akan terjadi,”kata Susno
Menurut Susno, aksi tersebut bisa saja terjadi dalam upaya pencarian dukungan dari partai politik. “Saya tidak mau berbicara lebih lanjut. Mungkin bisa saja ada,”ucap Susno.
Namun, praktik money politics atau politik uang terjadi adalah bagaimana meraih suara rakyat. Bahkan, diperkirakan nilainya akan semakin besar lagi.
“Jual beli suara di tingkatan masyarakat itu pasti terjadi. Apakah nilainya makin rendah atau lebih besar, saya kira lebih besar lagi,” terang dia.
Dia mencontohkan, saat Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, semakin ke bawah tingkatan pemilihannya, biaya politiknya akan semakin mahal.
“Seperti pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, nilainya lebih besar ketimbang Provinsi dan DPR RI. Hanya perkaliannya saja yang berbeda,” ucap dia kembali.
Saat ini, kata Susno, bagaimana peran penyelenggara maupun Aparat Penegak Hukum (APH) menegakkan aturan dan menindak pelaku.
“Praktik money politic ini terlihat kasat mata pada Pemilu lalu. Tapi, apakah ada yang sudah ditindak. Penegakkan hukum ini yang dibutuhkan,” tandasnya. (*)
