PALEMBANG, SUMSEL JARRAKPOS, — Anggota DPRD Kota Palembang dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Mgs. H. Syaiful Padli, S.T., M.M., memulai agenda reses masa persidangan dengan menyoroti isu krusial dalam dunia pendidikan, yakni sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Pada hari pertama reses, Kamis (23/4/2026), Syaiful Padli mengunjungi SMAN 19 Jakabaring, Kota Palembang. Kunjungan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan pihak sekolah serta masyarakat, khususnya orang tua siswa, yang menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan terkait proses penerimaan siswa baru.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri, sistem zonasi yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan warga sekitar, hingga kekhawatiran terhadap transparansi proses seleksi.
Syaiful Padli mengatakan, bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius untuk diperjuangkan di tingkat legislatif.
“Setiap suara warga adalah amanah. Kami hadir untuk memastikan bahwa sistem PPDB ke depan benar-benar adil, merata, dan transparan, serta berpihak kepada masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di sekitar sekolah,” kata Syaiful.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, sekolah negeri harus menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
“Harapan orang tua sederhana, anak-anak mereka bisa bersekolah dekat dengan rumah, di lingkungan yang aman dan kondusif, serta melalui proses yang jujur dan terbuka. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Kegiatan reses Dapil VI ini sendiri diikuti oleh delapan anggota DPRD Kota Palembang dari berbagai fraksi, yakni Zainal Abidin dan Ilyas Hasbullah (Demokrat), Ali Zubri dan Hasan Basri (NasDem), Mgs. H. Syaiful Padli (PKS), M. Firdaus (Gerindra), Fahrie Adianto (Golkar), serta M. Firmansyah (PDI Perjuangan). Kehadiran lintas fraksi ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mengawal isu pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Lebih lanjut, Syaiful menyampaikan bahwa hasil reses ini akan dirumuskan sebagai bahan rekomendasi dalam rapat-rapat DPRD bersama pemerintah kota, khususnya Dinas Pendidikan, guna mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan PPDB ke depan.
Penguatan sistem zonasi, peningkatan kapasitas sekolah, serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PPDB disebut menjadi beberapa poin yang akan didorong dalam pembahasan kebijakan.
Reses yang berlangsung di wilayah Jakabaring, Kertapati, dan Seberang Ulu I ini dijadwalkan akan terus berlanjut dengan menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, DPRD diharapkan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah, sekaligus memastikan bahwa setiap anak di Kota Palembang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan. Karena itu, keadilan dalam akses pendidikan bukan sekadar wacana, melainkan keharusan yang harus diwujudkan,” kata Syaiful. (WNA)
